Komisioner KPU Terjaring OTT KPK
Bahas soal Dewas KPK, Feri Amsari: Jangan Tuduh Demokrat, PDIP Apa Sih Keinginannya?
Feri Amsari mempertanyakan keberadaan Dewas yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari angkat bicara saat Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman dan Politisi PDIP Johan Budi debat di acara Mata Najwa.
Dilansir TribunWow.com, kedua politisi itu berdebat soal Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini disebut menghambat penyelidikan dalam kasus suap Komisioner KPU, Rabu (15/1/2020).
Mulanya, Benny K Harman menegaskan partainya menolak Dewas KPK.
• KPK Mengaku Belum Dapat Izin Dewas untuk Geledah PDIP meski Sudah Mengajukan: Kami Tak Bisa Apa-apa
Benny mengacu pada pernyataan politisi PPP Arsul Sani yang sebelumnya mengatakan DPR menyetujui revisi UU KPK.
"Tadi sahabat saya ini menyampaikan kami di DPR menyetujui. Tidak. Kami Fraksi Partai Demokrat menolak keberadaan Dewas ini," tegas Benny K Rahman dalam tayangan Mata Najwa, Rabu (15/1/2020).
"Sebab kami sudah tahu membaca ini akibatnya," kata Benny.
Benny menyebutkan dirinya sudah mempertimbangkan situasi saat ini pada saat pembahasan revisi UU tersebut dilakukan.
Ia menyinggung pernah menyarankan agar Tumpak menolak tawaran jabatan Ketua Dewas KPK.
"Makanya kan Opung, saya (kontak) beliau, tolak itu tawaran Presiden Joko Widodo. Tapi kenapa? Kenapa kok Opung mau jadi Dewas itu?" kata Benny menyayangkan keputusan Tumpak untuk menerima jabatan tersebut.
Persetujuan DPR
Menanggapi keberatan Benny, politisi PDIP Johan Budi mengatakan sebelumnya tidak ada penolakan revisi UU dari fraksi manapun.
"Saya tidak membaca satu pun pihak yang menyebutkan bahwa ada salah satu fraksi di DPR menolak revisi Undang-Undang KPK," kata Johan Budi.
"Bukan revisi. Soal Dewas," kata Benny meluruskan tanggapan Johan.
"Apapun itu. Tapi yang sudah diputuskan itu tidak ada satu pun fraksi yang tidak menyetujui revisi Undang-Undang KPK," jawab Johan.
"Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK ini adalah kerja sama antara presiden dan DPR," jelas Johan.
• Di ILC, Denny Indrayana Sebut KPK Sudah Mati: Bisa Bertahan karena Semangat Reformasi
Tanggapan Feri Amsari
