Pengamat Ungkap Tugas Berat Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, Singgung Praktik Mafia Migas

Untuk diketahui, sejak 2015 KPK telah memulai penyelidikan berdasarkan hasil audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dalam pengadaan minyak pada 2012-2014.

Menurut temuan lembaga auditor Kordha Mentha yang mengaudit Petral, jaringan mafia migas telah menguasai kontrak suplai minyak senilai US$18 miliar selama tiga tahun.

Muncul dugaan adanya pihak ketiga di luar bagian manajemen Petral dan Pertamina yang ikut campur dalam proses pengadaan dan

jual beli minyak mentah maupun produk bahan bakar minyak (BBM), mulai dari mengatur tender dengan harga perhitungan sendiri, menggunakan instrumen karyawan dan manajemen Petral saat melancarkan aksi.

Meski memiliki wewenang yang terbatas, Peneliti ICW, Firdaus Ilyas menjelaskan yang terpenting dilakukan Ahok kala menjabat sebagai komisaris utama Pertamina ialah "membuka jembatan dengan publik".

"Kami di ICW berkali-kali melaporkan temuan, kami juga menyampaikan kepada KPK temuan dari titik hulu ke hilir, bahkan dalam mekanisme PSO (publik service obligation) penyaluran BBM subsidi. Tapi begitu tebalnya lapisan di Pertamina, temuan-temuan ini juga menjadi lewat begitu saja," kata dia.

Apalagi, tim audit Petral yang menguak praktik mafia migas dalam pengadaan minyak dan gas tidak ditindaklanjuti.

"Mungkin, dengan penunjukkan Pak Ahok bisa jadi pendobrak. Walaupun sekali lagi, kita tidak bisa serta merta bergantung kepada Pak Ahok. Dia harus didukung oleh sistem yang baik," kata Firdaus.

Perlu terobosan untuk isu-isu strategis

Pengamat BUMN Toto Pranoto mengungkapkan, saat ini Pertamina menghadapi berbagai macam isu strategis yang memerlukan langkah terobosan. Tantangan utamanya, menurutnya adalah mengurangi impor.

Pertamina dalam beberapa tahun terakhir memang tidak bisa memenuhi target produksi minyak atau lifting. Target nasional itu 900.000 barel per hari, tapi Pertamina dalam dua tahun terakhir tidak bisa memenuhi target itu.

"Sehingga dalam case ini diperlukan langkah ini bagaimana Pertamina bisa melakukan tahapan-tahapan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih gencar lagi dan itu memerlukan investasi yang tinggi. Investasi yang tinggi, juga ada risiko yang tinggi," kata dia.

Kaitan dengan impor minyak, kata Toto, lantaran jumlah kebutuhan dalam negeri selalu lebih tinggi ketimbang produksi migas. Maka dari itu harus dilakukan impor. Transparansi yang dilakukan oleh Ahok, diharapkan bisa diterapkan sehingga "mengurangi kebocoran".

"Artinya harus dilakukan langkah-langkah efisiensi dan itu tugas komisaris utama dalam kaitan dengan fungsi pengawasan yang lebih tepat sehingga impor yang dilakukan bisa lebih optimal."

• Ahok Jadi Petinggi Pertamina, M Qodari Ungkap Peluang sang Mantan Gubernur Maju di Pilkada 2020

Sementara itu, pengamat migas dari Petrominer Institute, Komaidi Notoengoro, menjelaskan bahwa tantangan utama Pertamina adalah pada sektor hulu, mengingat sejumlah blok migas besar akan dikelola oleh Pertamina.