Pengamat Ungkap Tugas Berat Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, Singgung Praktik Mafia Migas

"Kita harapkan semakin banyak pengaduan, sehingga semakin banyak yang melapor. Itu akan menolong kami melakukan pengawasan lebih baik," ujar Ahok di Jakarta, Senin (25/11/2019).

"Karena nggak mungkin kita bisa ngawasi tanpa informasi. Istilahnya kaya di Jakarta dulu, kita ada clue, kita bisa awasi. Tujuan saya adalah membantu bu Nicke (direktur utama Pertamina) dan teman-temannya berhasil menjadi direktur Pertamina dalam sejarah kita. Itu tugas saya," imbuh dia.

Kendati begitu, pengamat BUMN Toto Pranoto mengungkapkan mengelola korporasi sudah barang tentu berbeda dengan mengurus birokrasi.

Sebagai komisaris utama perusahaan pelat merah dengan aset ribuan triliun itu, Ahok harus bersiap menghadapi banyak pemangku kepentingan.

"Dengan multi stakeholders ini gaya komunikasi dia bisa lebih efektif. Mungkin nggak bisa sama persis seperti saat dia menjabat sebagai gubernur. Jadi intinya dengan teknik komunikasi yang lebih efektif, dia bisa menyampaikan hal yang diperlukan dalam rangka melakukan pengawasan di Pertamina dengan lebih baik," ujarnya.

Hal itu pula ditegaskan oleh peneliti ICW, Firdaus Ilyas, yang menyebut meskipun ia pernah menjabat sebagai gubernur selama dua tahun, kini dengan jabatannya sebagai komisaris, Ahok tidak memiliki wewenang yang cukup luas.

• Ahok Siap Tinggalkan PDI Perjuangan, Andre Rosiade Malah Sebut BTP Kutu Loncat, Apa Maksudnya?

'Saya Bukan Godfather'

Dengan sepak terjang Ahok yang memiliki sejarah mencolok dalam hal transparansi dan akuntabilitas selama menjabat sebagai kepala daerah, publik berharap bahwa penetapan dirinya sebagai komisaris utama, dapat memberantas mafia migas yang berkelindan di perusahaan itu.

Namun, ketika ditantang upayanya dalam pemberantasan mafia migas, Ahok menjawab: "Saya nggak tahu mafia migas itu apa. Saya kan bukan godfather (bapak baptis)," ujarnya santai seraya bercanda.

Ahok mengatakan bahwa posisi dirinya sebagai komisaris utama Pertamina sebatas melakukan pengawasan terhadap internal perusahaan migas pelat merah tersebut.

"Saya hanya bertugas untuk melakukan pengawasan internal, jadi ini beda dengan waktu (jadi) gubernur dulu," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terkait mafia migas.

KPK memeriksa mantan Managing Director Pertamina Energy Service Ltd (PES) Bambang Irianto pada awal bulain ini terkait kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan kilang.

Bambang pernah menjabat Dirut Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Karena memiliki rekam jejak sebagai sarang praktik mafia migas, anak usaha Pertamina ini dibubarkan pada 2015 lalu sebagai bagian dari perang pemerintah terhadap mafia migas.