Pengamat Ungkap Tugas Berat Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, Singgung Praktik Mafia Migas

TRIBUNWOW.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi menjabat sebagai komisaris utama Pertamina sejak Senin (25/11/2019).

Tugas berat bakal menanti Ahok saat bertugas sebagai komisaris utama Pertamina.

Pasalnya, Ahok ditugaskan membenahi internal Pertamina, sekaligus menuntaskan sejumlah tantangan perusahaan migas pelat merah tersebut, termasuk mengurangi impor migas dan menekan praktik korupsi di sektor migas.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas turut memberikan pandangannya soal jabatan komisaris utama Pertamina yang sekarang diemban oleh Ahok.

• Singgung soal Bom Waktu, M Qodari Imbau Ahok Tak Bicara di Depan Media hingga Mintakan Pintu Khusus

Firdaus memandang dengan sepak terjangnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas kala menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, walaupun sebagian orang menganggapnya kontroversial, jabatan baru Ahok sebagai komisaris utama Pertamina adalah "angin segar" untuk mengungkap praktik mafia migas yang menggurita dari hulu ke hilir.

"Harapannya memang dengan pendekatan Pak Ahok yang relatif terbuka, relatif blak-blakan, walaupun posisinya sebagai komisaris, dia bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas di Pertamina," ujar Firdaus kepada BBC News Indonesia, Senin (25/11/2019).

"Kalau kita lihat selama ini praktik-praktik inefisiensi, kurang transparansi dan dugaan-dugaan penyimpangan korupsi itu terjadi mulai dari hulu, distribusi dan hilir. Harapan kita, Pak Ahok benar-benar melakukan pembenahan," imbuhnya.

• Baru Sehari Menjabat di Pertamina, Candaan Ahok Malah Dikhawatirkan M Qodari: Bisa Jadi Bom Waktu

Pengamat BUMN Toto Pranoto, yang juga menjabat kepala Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengungkapkan sebagai komisaris utama, Ahok harus memastikan rencana jangka panjang dan rencana kinerja perusahaan dijalankan oleh direksi Pertamina sesuai target, termasuk "mengurangi intervensi" dalam hal produksi dan impor migas untuk memenuhi kebutuhan.

"Diharapkan adalah soal kaitannya dengan impor minyak akan bisa dilakukan dengan lebih seksama, lebih clear, dan untuk itu peran Pak Ahok sebagai komisaris Pertamina adalah membantu mengawasi dan sebisa mungkin mengurangi intervensi pihak lain, sehingga impor BBM dilakukan dengan lebih transparan," kata Toto.

Ketika mengumumkan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina pada Jumat (22/11/2019) lalu, Menteri BUMN Erick Thohir menghendaki adanya "figur pendobrak" agar target Pertamina untuk mengurangi impor migas, antara lain dengan membangun kilang minyak dan meningkatkan produksi migas, bisa tercapai.

Ahok menggantikan mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang sebelumnya mengisi jabatan tersebut sejak 2015.

• Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Fadli Zon: Bukan Pilihan Terbaik dan Cenderung Dipaksakan

Harapkan Dukungan Informasi dari Masyarakat

Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok tiba di Kementerian BUMN pada Senin (25/11/2019) pagi untuk menerima surat keputusan (SK) menjadi komisaris utama PT Pertamina.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini didapuk sebagai pengawas perusahaan migas plat merah itu.

Kepada awak media yang mencegatnya, Ahok mengungkapkan bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas, dia ingin mengoptimalkan sistem pengaduan publik, seperti yang dia lakukan ketika menjabat sebagai kepala daerah.