Tegur PSI soal Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Politisi Gerindra Ingatkan Jangan Rusak Lembaga Dewan

Video dapat dilihat mulai menit 1.10:

Inggard Kritik William Soal Buka Data

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (31/10/2019), Politisi Gerindra Inggard Joshua mengkritik langkah Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang dia anggap tidak etis dalam mengungkap data pemerintah ke publik.

Inggard Joshua mengatakan sebagai anggota dewan ia mengingatkan bagi setiap anggota dewan yang lain untuk menjunjung tata krama dalam menyampaikan aspirasi mereka.

"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi," jelasnya.

Ia mengatakan aspirasi bisa dikeluarkan setelah melakukan pembahasan terlebih dahulu.

Inggard menekankan agar jangan ribut sebelum melakukan pembahasan.

"Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran," ujar Inggard.

Inggar menegaskan untuk semua masalah diselesaikan di dalam ruangan, jangan sampai ada masalah yang keluar.

"Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar," katanya.

William Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI

William dilaporkan terkait aksinya membongkar kejanggalan APBD DKI 2020 oleh ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto.

• Politisi PSI Desak Hal Ini pada Anies Baswedan, Disambut Tepuk Tangan Hadirin saat Bahas Uang Rakyat

Alasan pelaporan tersebut adalah William dianggap melanggar kode etik DPRD dengan mengunggah anggaran janggal ke media sosial.

Menurut Sugiyanto, tindakan William telah menimbulkan kegaduhan.

Hal tersebut dinilai melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Apalagi, unggahan mengenai kejanggalan usulan anggaran, seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar dan pulpen Rp 123 miliar, diekspose di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2019).

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana membongkar sejumlah kejanggalan pada RAPBD DKI 2020.

Ia menemukan anggaran yang tak masuk akal untuk sejumlah barang.

Temuan ini didapatkan PSI pada data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sempat diunggah Pemprov DKI di website APBD Jakarta.

Data tersebut sempat diunggah pada situs apbd.jakarta.go.id, Jumat (11/10/2019) siang.

Namun, data tersebut kemudian di hapus pada sore harinya. (TribunWow.com/Anung Malik/Fransisca Mawaski)