Tegur PSI soal Lem Aibon Rp 82,8 Miliar, Politisi Gerindra Ingatkan Jangan Rusak Lembaga Dewan

TRIBUNWOW.COM - Politisi Gerindra Inggard Joshua ingatkan PSI untuk jangan mendiskreditkan lembaga dewan, jika ada oknum yang bermasalah, Inggard perintahkan untuk menangkap oknum tersebut di lembaga yang terkait.

Dilansir TribunWow.com dari video Youtube KompasTv, Rabu (6/11/2019), mulanya Inggard tidak mengungkit soal masalah pelaporan Politisi PSI William Aditya Sarana ke KPK.

Anggota DPRD DKI Jakarta William dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI atas tuduhan melanggar kode etik DPRD.

Inggard tidak membahas pelaporan tersebut lantaran dirinya bukan pihak yang melaporkan William.

"Saya tidak mengaitkan menyangkut masalah laporan ke Badan Kehormatan (BK)," jelas Inggard.

"Karena pada prinsipnya, saya tidak lakukan itu," tambahnya.

Ia mengatakan sebagai anggota dewan, dirinya hanya ingin menertibkan keributan yang terjadi.

"Sebagai anggota dewan saya ingin menertibkan suasana dewan supaya tidak ada persaingan," kata dia.

Politisi Gerindra tersebut menjelaskan dirinya ingin menghindari keributan agar tugas dan fungsi dewan tetap dapat berjalan seperti biasa.

"Yang artinya, menjurus kepada inkonsistensi bagaimana kita melakukan fungsi dan tugas kita," tuturnya.

Inggard mengatakan sudah tugas dirinya melerai keributan yang terjadi di pemerintahan.

"Ketika saya melerai mereka (Anggota DPRD DKI Jakarta), tanggung jawab saya," kata dia.

Ia mengatakan semua anggota dewan harus memiliki etika yang mencerminkan wakil rakyat.

"Artinya kita semua harus punya etika," tegas Inggard.

Inggard menekankan agar sesama anggota dewan jangan saling berkompetisi.

Ia menekankan seharusnya masalah diselesaikan dalam rapat ketika ada orang yang menyusun anggaran tersebut.

"Jangan merasa saling bersaing, tapi ajukan lah di dalam rapat komisi ada orang yang menyusun, kita tunjuk orang yang menyusun itu," katanya.

• Soroti Kerja TGUPP di Era Anies Baswedan, Politisi PSI Diskakmat Najwa Shihab: Zaman Ahok Kan Juga?

Aiman kemudian menanyakan ketika Badan Kehormatan DPRD DKI menyatakan William bersalah atas mengungkap anggaran.

Aiman menanyakan kepada Inggard apakah keputusan Badan Kehormatan DPRD DKI tepat atau tidak.

Inggard menyerahkan hal tersebut kepada mekanisme yang berlaku

"Tergantung mekanismenya bagaimana," jelasnya.

Ia menegaskan soal pelanggaran etika, tidak terdapat dalam Undang-Undang dan tidak juga diatur dalam peraturan tata tertib dewan.

"Itu tidak diatur dalam Undang-Undang, tidak diatur dalam peraturan tata tertib dewan," kata dia.

Inggard mempersilakan setiap orang untuk menafsirkannya sendiri.

"Tinggal persepsi orang masing-masing," katanya.

Menurut Inggard, William cukup diberikan peringatan kekompakan atas tindakannya yang mengunggah perencanaan anggaran ke sosial media.

Aiman merespon tersebut dengan memberikan pernyataan William berarti bersalah jika diberikan sanksi peringatan.

Inggard menjawab ketika ada suasana gaduh maka tingkat produktivitas menjadi turun.

"Artinya membuat suasana tidak gaduh, kalau gaduh membuat kontraproduktif," kata Inggard.

Aiman kembali menanyakan maksud Inggard soal kegaduhan.

Ia mengatakan ketika William membuat gaduh berarti dirinya bersalah.

Menanggapi pernyataan Aiman, Inggard tidak memberikan jawaban tegas.

Ia hanya mengingatkan Aiman agar tidak menyimpulkan perkataannya.

"Pak Aiman tidak bisa ngomong seperti itu," jawab Inggard.

Aiman kembali menanyakan bila diberi peringatan karena membuat gaduh apakah William berarti bersalah?

Inggard mengatakan belum tentu jika diberi peringatan berarti bersalah.

"Oh tidak juga," kata Inggard.

Peringatan menurut Inggard bukan berarti bersalah.

"Maksudnya saya tadi diingatkan," jelasnya.

• Kisruh APBD DKI, Politisi PSI Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok: Kalau Duit, Langsung Tutup

Inggard mengatakan semua yang dilakukan demi kepentingan masyarakat adalah hal yang baik, namun dalam melakukan hal tersebut ada waktu dan tempat yang semestinya.

"Semua yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat baik, cuma harus jelas ruang tempat dan waktunya," kata Inggard.

Dirinya kembali mengingatkan untuk jangan sampai berbicara pada tempat dan waktu yang salah.

"Jangan sampai kita ngomong sesuatu di ruang dan tempat yang bukan pada tempatnya," tegas Inggard.

Inggard menegaskan ketika ada oknum yang bersalah maka tangkap oknum tersebut jangan merusak lembaga tempat oknum tersebut berada.

"Saya berbicara ini jangan merusak lembaga dewannya, kalau ada maling di sana tangkap malingnya," jelas Inggard.

Video dapat dilihat mulai menit 1.10:

Inggard Kritik William Soal Buka Data

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Kamis (31/10/2019), Politisi Gerindra Inggard Joshua mengkritik langkah Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang dia anggap tidak etis dalam mengungkap data pemerintah ke publik.

Inggard Joshua mengatakan sebagai anggota dewan ia mengingatkan bagi setiap anggota dewan yang lain untuk menjunjung tata krama dalam menyampaikan aspirasi mereka.

"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi," jelasnya.

Ia mengatakan aspirasi bisa dikeluarkan setelah melakukan pembahasan terlebih dahulu.

Inggard menekankan agar jangan ribut sebelum melakukan pembahasan.

"Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran," ujar Inggard.

Inggar menegaskan untuk semua masalah diselesaikan di dalam ruangan, jangan sampai ada masalah yang keluar.

"Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar," katanya.

William Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI

William dilaporkan terkait aksinya membongkar kejanggalan APBD DKI 2020 oleh ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto.

• Politisi PSI Desak Hal Ini pada Anies Baswedan, Disambut Tepuk Tangan Hadirin saat Bahas Uang Rakyat

Alasan pelaporan tersebut adalah William dianggap melanggar kode etik DPRD dengan mengunggah anggaran janggal ke media sosial.

Menurut Sugiyanto, tindakan William telah menimbulkan kegaduhan.

Hal tersebut dinilai melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Apalagi, unggahan mengenai kejanggalan usulan anggaran, seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar dan pulpen Rp 123 miliar, diekspose di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resmi, Senin (4/11/2019).

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana membongkar sejumlah kejanggalan pada RAPBD DKI 2020.

Ia menemukan anggaran yang tak masuk akal untuk sejumlah barang.

Temuan ini didapatkan PSI pada data Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sempat diunggah Pemprov DKI di website APBD Jakarta.

Data tersebut sempat diunggah pada situs apbd.jakarta.go.id, Jumat (11/10/2019) siang.

Namun, data tersebut kemudian di hapus pada sore harinya. (TribunWow.com/Anung Malik/Fransisca Mawaski)