Polemik APBD DKI 2020
Politisi PSI Sebut Anies Baswedan Enggan Disalahkan soal APBD DKI: Kami Teriak Baru Dibenahi
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengevaluasi diri.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan tak mau disalahkan, atas kasus anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta yang tak wajar.
Oleh karena itu, William meminta Anies Baswedan untuk mengevaluasi diri.
Dilansir TribunWow.com, dalam acara Mata Najwa, William menyebut Anies sudah terlambat untuk membenahi sistemnya, Rabu (6/11/2019).
• Politisi PSI William Aditya Beri Ancaman pada Anies Baswedan, Ini Konsekuensinya jika Tak Dipenuhi
• Anggaran APBD DKI Tak Wajar, Waketum DPRD DKI Ngaku Baru Terima Rancangan 1 Menit sebelum Rapat
"Pak Gubernur Anies Baswedan ini selalu menyalahkan sesuatu yang di luar dirinya, dia menyalahkan anak buahnya, dia menyalahkan sistemnya," terang William.
Telah menjabat selama 2 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilainya sudah terlambat jika baru sekarang membenahi sistem perencanaan anggaran.
"Dan sekarang dia kan sudah hampir kurang lebih 2 tahun menjabat, kenapa baru dibenahi sekarang sistemnya?," ucap William.
"Setelah kami teriak-teriak baru dibenahi sistemnya," imbuhnya.
Lantas, William meminta Anies Baswedan untuk mengevaluasi diri.
Sebab, kekisruhan APBD DKI Jakarta sebelumnya belum pernah terjadi.
"Jadi tolong evaluasi diri juga, seperti dikatakan Ima (Politisi PDIP) tadi bahwa kalau punya niat untuk main ya main, kan harus ada political will juga dari Pak Anies Baswedan," terang William.
Keberadaan e-budgeting disebut William seharusnya bisa memudahkan Anies Baswedan dalam menyisir anggaran DKI Jakarta.
"Apalagi sekarang kita masih pakai sistem yang lama, gunakan dulu sistem ini sebaik-baiknya, dengan mengunggah seluruh dokumen perancangan APBD 2020 tersebut ke website," ujarnya.
"Jangan sampai punya pola pikir tunggu disahkan dulu, tunggu final dulu baru di-upload, itu udah telat, kalau kita ketemunya baru di ujung gimana?," imbuh William.
Terkait hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ima Mahdiah juga mengutarakan pendapatnya.
Ima menyebut adanya anggaran tak wajar itu merupakan akibat dari tidak adanya transparansi Anies Baswedan kepada publik.
