Breaking News:

Polemik APBD DKI 2020

Dana Miliaran Buat Konsultan RW, DPRD DKI: Keterlaluan, Orang Bodoh pun Mikirnya Sama, Mengada-ada

Rencana penggelontoran dana Rp 556 juta per RW untuk konsultan penataan wilayah kumuh di DKI Jakarta menuai kontroversi.

Penulis: Laila N
Editor: Mohamad Yoenus
YouTube/KompasTV
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memberikan tanggapan soal anggaran tak wajar konsultan untuk penataan RW kumuh di DKI. 

Di mana sebagian ada kelurahan yang diambil 1 RW, 2 RW, atau beberapa RW saja.

Menurutnya, akan lebih efisien apabila penataan dilakukan di tiap kota.

Misal tahun ini Jakarta Utara, kemudian Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan seterusnya.

"Tidak membuang anggaran, saya berbicara ini uang rakyat, yang harus digunakan seefisien mungkin," ungkapnya.

Politisi PSI Dilaporkan ke Badan Kehormatan karena Buka Kejanggalan APBD DKI, Sanksi Ini Menanti

Simak video lengkapnya di bawah ini mulai menit awal:

Dikutip dari Kompas.com, khusus di Jakarta Barat, akan ada 22 RW yang ditata, berikut daftarnya:

1. Kelurahan Kembangan Utara: RW 004 dan 006

2. Kelurahan Wijaya Kusuma: RW 002, 003, 005, 007, dan 008

3. Kelurahan Krendang: RW 002 dan 003

4. Kelurahan Jembatan Lima: RW 006

5. Kelurahan Pekojan: RW 008, 010, dan 012

6. Kelurahan Palmerah: RW 004 dan 008

7. Kelurahan Krukut: RW 002, 003, dan 005

8. Kelurahan Tangki: RW 004

9. Kelurahan Kalideres: RW 001, 010, dan 013

Konsep CAP

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan bakal menata sejumlah kampung kumuh di Ibu Kota.

Konsep penataan yang digunakan adalah community action plan (CAP), yakni melalui perencanaan penataan kampung kumuh.

Dengan konsep ini, warga di kampung yang kumuh bakal dilibatkan untuk menata daerah mereka.

Meski demikian, Pemprov DKI tidak dapat secara langsung mengerjakan CAP.

Mereka membutuhkan peranan jasa pihak ketiga untuk melibatkan warga dalam menyusun rencana.

Oleh karena itu, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tiap wilayah menganggarkan biaya konsultan untuk mengerjakan CAP.

Anggaran tersebut diusulkan dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

Sumber: Kompas TV
Tags:
APBD DKI Jakarta 2020Aiman WitjaksonoAnies Baswedan
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved