Polemik APBD DKI 2020
Dana Miliaran Buat Konsultan RW, DPRD DKI: Keterlaluan, Orang Bodoh pun Mikirnya Sama, Mengada-ada
Rencana penggelontoran dana Rp 556 juta per RW untuk konsultan penataan wilayah kumuh di DKI Jakarta menuai kontroversi.
Penulis: Laila N
Editor: Mohamad Yoenus
Aiman kemudian menanyakan soal angka belasan juta per bulan yang akan dipakai untuk menggaji mereka.
"Bukan bicara per bulannya, tapi ke kaliannya," ucap Aida.
"Kemarin paparannya 1 RW ini bisa diselesaikan oleh kajian selama 3-4 bulan."
Ida pun menyoroti gaji yang akan diberikan kepada tenaga ahli selama 4 bulan.
"Jadi 19 juta kali 4 bulan, bayangkan 1 RW butuh biaya untuk gaji 1 tenaga ahli (19x4)," ungkap Ida.
"Kalau memang dia kerjanya 4 bulan, bayangkan ini kan terlalu tinggi, dari jumlah yang diatur hanya 1 RW."
Ida lantas menyebut anggaran itu terlalu mengada-ada.
"Ini orang bodoh sekalipun berpikirnya sama, ini terlalu mengada-ada," ucapnya.
"Apakah orang tenaga ahli ini, mohon maaf, saya mesti luruskan, saya bukannya tidak menghargai keahlian orang."
"Tapi ini terlalu mengada-ada, eksekutif ini berbicara satu RW butuh konsentrasi tenaga ahli di angka 3 sampai 4 bulan, ini kan keterlaluan," tambahnya.
Ida menyebut bahwa DPRD mendukung wacana penataan wilayah kumuh.
Akan tetapi ia mengajak semua pihak yang terlibat agar menghitung lagi anggaran yang akan dikeluarkan.
"Apakah betul 1 RW membutuhkan 3-4 bulan? Ini kan tidak perlu," ujar Ida.
"Jangan disiasati, 'Oh ini kalau 2 RW tambahnya cuma 200 (juta)'."
Ida juga menyoroti soal pemilihan RW yang akan ditata.