Polemik APBD DKI 2020
Dilaporkan Gara-gara Ungkap APBD DKI 2020 Tak Wajar, Politisi PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana mengaku siap, menghadapi pelaporan atas pengungkapan APBD DKI yang tak wajar.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana mengaku siap, menghadapi pelaporan atas pengungkapan APBD DKI yang tak wajar yang dilakukannya.
Meski diseret ke Badan Kehormatan DPRDN William mengaku siap menghadapi dan menjalani proses atas laporan tersebut.
Bahkan, politisi muda ini bersedia mempertaruhkan jabatannya.
• Politisi PSI Dilaporkan ke Badan Kehormatan karena Buka Kejanggalan APBD DKI, Sanksi Ini Menanti
"Saya siap menjalani prosesnya. Demi transparansi anggaran, saya siap mempertaruhkan jabatan saya," ucap William saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2019).
Ia memastikan akan hadir jika dipanggil oleh Badan Kehormatan DPRD.
"Iya (pasti saya hadir)," kata dia.
Bahkan William mengaku tak berkeberatan dilaporkan, karena menurut dia itu adalah hak masing-masing orang untuk melaporkan.
Dianggap Langgar Kode Etik
William dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
Sugiyanto menilai William telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.
Sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan.
Apalagi postingan mengenai kejanggalan usulan anggaran seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 123 miliar dibuka di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.
"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dalam keterangan resminya, Senin (4/11/2019).
Menurut dia, William telah melanggar kode etik karena mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke media sosial salah satunya Twitter.
Meski dokumen itu milik publik, namun upaya yang dilakukan William dianggap tidak etis karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif.
• Dipersilakan Anies Baswedan Buat Cek Anggaran DKI, Sri Mulyani Bakal Bicara dengan Tito Karnavian
