Kabinet Jokowi
Keluarga Korban Pelanggaran HAM Minta Prabowo Dicopot: Jokowi Semakin Jauh dari Sila ke-2 Pancasila
Keluarga korban pelanggaran HAM dan sejumlah LSM mendesak presiden Joko Widodo mencopot Prabowo Subianto dari jabatan menteri pertahanan.
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
Selain itu, kata Isnur, Prabowo juga berpotensi membuat beberapa capaian reformasi di kementerian pertahanan menjadi mundur.
Ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan Prabowo saat kampanye pemilu presiden lalu yang memiliki kebijakan tidak jauh berbeda dengan orde baru.
"Pak Jokowi di lima tahun terakhir jelas gagal memenuhi janjinya di nawacita untuk membawa para pelaku pelanggar HAM ke meja hijau. Sekarang Pak Jokowi memberikan gambaran jelas bahwa lima tahun ke depan tidak akan mengungkap kasus ini lagi," jelas Isnur.
• Pengamat AS Sebut Penunjukan Prabowo Jadi Menhan Cerminkan Jokowi Khawatir akan Keamanan Dirinya
• Projo Sebut Prabowo Punya Keinginan Besar untuk Bangun Bangsa: Harus Diakui, Beliau Patriot Sejati
Tanggapan Gerindra
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade membantah Prabowo Subianto bersalah dalam penculikan aktivis prodemokrasi periode 1997-1998.
Menurutnya, pengadilan militer telah memutuskan Prabowo tidak bersalah dalam kasus tersebut.
Sementara terkait putusan DKP, Andre menyebut keberadaan DKP tersebut inskontitusional karena bertentangan dengan SKEP Panglima ABRI Nomor 838 Tahun 1995.
"Saya rasa Pak Prabowo tidak perlu menanggapi, kami juga tidak perlu. Kita bekerja saja, menurut saya fokus bekerja untuk memenuhi amanah dan tunjukkan bahwa penunjukan sebagai menhan merupakan keputusan yang tepat," jelas Andre Rosiade.
Andre Rosiade menegaskan semua kader Gerindra akan mendukung langkah Prabowo yang kini menjadi menteri pertahanan. [sm/lt/VOA]
