Breaking News:

Kabinet Jokowi

Amnesty International Beri Nilai E ke Kabinet Jokowi, Najwa Shihab Kaget: Masa Tidak Ada Bagusnya?

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid memberikan nilai E kepada komposisi barisan kabinet Jilid II Presiden Joko Widodo.

Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Ananda Putri Octaviani
YouTube Najwa Shihab
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid di acara Mata Najwa, Rabu (23/10/2019). 

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid memberikan nilai E kepada komposisi barisan kabinet Jilid II Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip TribunWow.com, hal ini diungkapkan Usman Hamid saat menjadi narasumber dalam tayangan Mata Najwa di Trans7, Rabu (23/10/2019).

"Wah kalau nilai bagi dosen antara A sampai E, E. Enggak lulus," ujar Usman tertawa.

Mafud MD Sebut Jokowi Izinkan Menkopolhukam Batalkan Kebijakan Menteri di Bawahnya

Presenter Najwa Shihab yang mendengar penilaian Usman kaget.

"Itu empat? Apa nol? Masa tidak ada bagusnya sama sekali?," tanya Najwa Shihab.

Ia mengatakan nilai itu dipandang dari sudut hukum dan Hak Asasi Manusi.

"Saya kira agak susah, karena memang dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia," ungkapnya.

Usman lantas menyoroti pengangkatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diberikan kursi Menteri Pertahanan (Menhan).

Menurutnya ada kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan dan harus dihadapi Prabowo.

"Pengangkatan Prabowo misalnya, itu menimbulkan satu persoalan serius, meskipun saya tidak mengatakan Prabowo pasti bersalah."

"Justru proses hukum yang seharusnya selama ini diselesaikan, ternyata enggak pernah diselesaikan. Kalau diselesaikan misalnya Prabowo dilepaskan dibebaskan dinyatakan tidak bersalah itu jauh lebih baik," paparnya.

Ia menambahkan komentar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang tadinya menyebut perlunya KPK dilibatkan dalam pembentukan kabinet.

Menurut Usman, Komnas HAM juga diperlukan.

"Kalau tadi Bung Totok (Yunarto Wijaya) bilang perlu KPK, saya kira perlu Komnas HAM. Laporan Komnas HAM, laporan gabungan tim pencari fakta di tahun 1998 misalnya, itu juga merekomendasikan waktu itu Pak Prabowo dihadapakan ke pengadilan militer," katanya.

Adian Napitulu (dua dari kiri)  dan Aboe Bakar (tiga dari kanan) saat di Mata Najwa
Adian Napitulu (dua dari kiri) dan Aboe Bakar (tiga dari kanan) saat di Mata Najwa (Live Mata Najwa Trans7)

Najwa Shihab lantas meluruskan jawaban Usman.

Halaman
123
Tags:
Amnesty International IndonesiaKabinet JokowiNajwa Shihab
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved