Wali Kota Medan Ditangkap KPK, Gubernur Sumut: Sangat Prihatin untuk Itu Sama-sama Kita Doakan

TRIBUNWOW.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Selasa (15/9/2019) malam.

Selain Dzulmi Eldin, KPK juga mengamankan empat orang lainya yakni Kepala Sub Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar, Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari, ajudan Dzulmi bernama Aidiel Putra Pratama dan Sultan Solahudin, dikutip TribunWow.com dari channel YouTube KompasTv, Kamis (17/10/2019). 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan bahwa dirinya merasa prihatin dengan kejadian itu.

Edy Rahmayadi juga menambahkan akan menyerahkan proses hukum terhadap Wali Kota Medan kepada KPK.

• Fakta OTT Wali Kota Medan, Staf Protokol Kabur Diduga Bawa Uang dan Nyaris Tabrak Tim KPK

Ia pun meminta kepada semua pihak untuk mendoakan Dzulmi Eldin agar bisa melewati kasus ini.

"Saya yakin kalau ada asap pasti ada api, namun demikian saya doakan Beliau, semoga Beliau bisa menyelesaikan persoalan ini," ujar Edy Rahmayadi.

"Biarkan pihak hukum yang melakukannya se-objektif mungkin, (saya) sangat prihatin untuk itu sama-sama kita doakan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menjelaskan mengenai kronologi penangkapan Dzulmi Eldin.

Diketahui bahwa OTT tersebut berlangsung pada Selasa (15/10/2019) dan Rabu (16/10/2019).

"Tim mendapatkan informasi adanya permintaan uang dari Wali Kota Medan untuk menutupi ekses perjalanan Dinas Wali Kota," kata Saut dalam konferensi pers pada Rabu (16/10/2019) malam, dikutip dari Kompas.com.

"Bersama jajaran Pemkot Medan ke Jepang, diketahui Wali Kota membawa serta keluarganya pada perjalanan dinas tersebut," ujar Saut.

Saut menuturkan Kepala Sub Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar juga ikut dalam perjalanan dinas bersama dengan Dzulmi Eldi dan menyanggupi serta berusaha memenuhi permintaan tersebut.

Setelahnya Syamsul pun menghubungi sejumlah kepala dinas guna memberikan dana untuk menutupi alokasi dana APBD yang kurang dalam biaya perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarga.

• Baru Menjabat 8 Bulan, Bupati Indramayu Terjaring OTT, KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah 

"Tanggal 15 Oktober 2019, IAN (Isa) sebagai Kepala Dinas PUPR Kota Medan bersedia memberikan uang sebesar Rp 250 juta," terang Saut.

"Uang tersebut diberikan melalui transfer sebesar Rp 200 juta dan Rp 50 juta diberikan secara tunai," lanjutnya.