Bertemu Gubernur Maluku, Utusan Menteri Susi Puji Jamuan Ikan Bakar: Sulit Berhenti Makan

TRIBUNWOW.COM - Utusan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemui Gubernur Maluku Murad Ismail terkait pernyataan perang yang dilontarkan, Kamis (5/9/2019).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (6/9/2019), ketua utusan Susi, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perabowo memuji jamuan ikan bakar dan menyebut sampai tak bisa berhenti makan saking enaknya.

Diketahui, Nilanto datang bersama Dirjen Tangkap KKP M Zulficar, Dirjen Pengawasn Sumber Daya Keluatan (PSDKP) Agus Suherman dan Satgas Ilegal Fishing KKP Yunus Husein.

Utusan Susi itu melaksanakan pertemuan dengan Murad Ismail hingga lebih dari 3 jam.

Nilanto merasa kedatangannya sangat dihormati, apalagi ada jamuan makan ikan bakar dari Murad Ismail.

Nilanto mengaku baru pertama kali makan ikan selezat itu.

• Temui Gubernur Maluku yang Nyatakan Perang, Utusan Susi Pudjiastuti: Beliau Semangat Majukan Daerah

“Makannnya banyak sekali. Kami dijamu dengan ikan Maluku yang sangat segar sekali, enak sekali baru nikmati satu kali,” ujar Nilanto setelah pertemuan itu.

Bahkan Nilanto menyebut rombongannya akan sulit berhenti makan jika sampai acara itu tak kunjung berakhir.

“Saya katakan kepada Gubernur, kami ini tidak akan berhenti makan jika tak segera keluar dari ruangan ini, karena makanannya banyak betul," puji Nilanto.

"Bahkan ada kawan kami satu yang sulit untuk berhenti makan,” imbuhnya.

Nilanto menuturkan pihaknya sudah mendengar banyak masukan dari Murad Ismail.

Masukan itu berupa keinginan serta harapan soal sektor perikanan di Maluku.

“Kami datang ke sini diutus oleh Ibu Menteri, untuk secepat mungkin bertemu dengan Pak Gubernur. Sejujurnya, kami tadi sekian jam sungguh menikmati suasana yang ada,” kata Nilanto.

• Setelah Nyatakan Perang, Gubernur Maluku Temui Utusan Menteri Susi dan Sampaikan 5 Tuntutan Ini

Dalam pertemuan itu, Murad Ismail mengajukan 5 permintaan kepada Susi.

Yang pertama adalah permintaan agar pemerintah pusat segera merealisasikan janji-janjinya terkait Maluku, yang akan dijadikan lumbung ikan nasional (LIN) baik dalam bentuk regulasi atau program kebijakan.

Kedua, mendesak DPR RI dan pemerintah pusat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan menjadi undang-undang.

Yang ketiga, meminta Susi segera memberi paraf pada draf Perpres LIN, agar bisa ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Keempat, mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera menyetujui Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang sudah diajukan Pemerintah Maluku, termasuk dari daerah lainnya.

Terakhir, mendesak pemerintah pusat agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan mencantumkan objek kelautan dan retribusi daerah.

• Telat 1 Jam, Gubernur Maluku Akhirnya Temui Utusan Menteri Susi Pudjiastuti setelah Nyatakan Perang

Murad Ismail Nyatakan Perang ke Menteri Susi

Diberitakan sebelumnya, Murad Ismail menyebut kebijakan Susi soal kebijakan moratorium dan zona penangkapan ikan di Maluku merugikan warganya.

Hal tersebut disampaikan Murad Ismail dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad Ismail saat menyampaikan sambutannya.

Murad Ismail menjelaskan bahwa setiap bulannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Dari ekspor ikan yang berasal dari wilayah kekuasaan Murad Ismail itu, warga Maluku disebut tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa," kata Murad Ismail.

Murad Ismail menyebut kebijakan moratorium Susi ini berbeda dibanding saat uji mutu ikan tangkapan dilakukan di Maluku.

"Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” lanjutnya.

• Sebut Kebijakan yang Diberlakukan Menteri Susi Merugikan, Gubernur Maluku: Kita Perang

Murad Ismail menjelaskan ada 1.600 kapal ke laut Aru sejak diberlakukannya moratorium oleh Susi.

Dari kapal-kapal tersebut, ternyata tidak ada satu pun anak buah kapal (ABK) dari Maluku yang dipekerjakan di sana.

“Setiap bulannya, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” kata Murad Ismail.

Tak hanya itu, kebijakan zona penangkapan ikan juga disebut merugikan warga Maluku.

Pasalnya, ada aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Nelayan Maluku tidak diizinkan untuk menangkap ikan di zona tersebut padahal di sana juga tidak ada kantor perwakilan dari pemerintah pusat.

• Veronica Koman Jadi Tersangka Provokator Kerusuhan Papua, Masyarakat Dinilai Bisa Takut Suarakan HAM

Menanggapi protes Murad Ismail, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membela protes tersebut.

Tjahjo menyebut Murad Ismail sebagai kepala daerah memang berhak mengajukan protes jika memang kebijakan itu merugikan rakyatnya.

"Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat."

"Ya silakan mengajukan keberatan. Menurut saya tidak ada masalah," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Tjahjo juga menyebut kepada daerah memiliki diskresi atau kebebasan memutuskan untuk menolak kebijakan pemerintah pusat yang merugikan daerahnya.

"Saya kira diskresi kepala daerah penting dalam hal yang mungkin memang ada keputusan yang tak sesuai kondisi geografis, tantangan dan masalah yang dihadapi oleh daerah," pungkasnya.

(TribunWow.com/Ifa Nabila)

WOW TODAY: