UPDATE Ibu Kota Baru, Jokowi: Sudah Resmi di Kalimantan, Tiru Pengalaman Negara Lain

Kemudian tingkat legislatif dan yudikatif, pelaku ekonomi, hingga anggota TNI dan Polri yang turut migrasi ke ibu kota baru.

• Sekda Kalteng: Pemindahan Ibu Kota Baru Picu Pembakaran Lahan dengan Sengaja

"Dengan penduduk 1,5 juta di mana pemerintahan akan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen dan ruang terbuka hijau 20 persen," ujar Bambang, Selasa (30/7/2019).

"Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektare, itu skenario yang pertama," imbuhnya.

Skenario ini membutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun.

Sedangkan skenario kedua, lahan lebih kecil, yakni 30 ribu hektare.

Jumlah penduduk yang ikut migrasi diperkirakan sekitar 870 ribu jiwa, mulai dari ASN kementerian dan lembaga, TNI, Polri, legislatif, yudikatif, hingga pelaku ekonomi.

Estimasi biaya skenario kedua dibutuhkan sekitar Rp 323 triliun.

"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019).

"Karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," imbuhnya.

Waktu Pemindahan

Sementara itu, Bambang, mengatakan pemerintah akan fokus untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota pada 2020.

Persiapan itu termasuk menyusun master plan ibu kota yang terdiri dari detail dan desain rinci terkait pemindahan.

Bambang menyebut konstruksi pembangunan baru akan dimulai pada 2021.

Diperkirakan pembangunan konstruksi gedung pemerintahan serta infrastruktur penunjang membutuhkan waktu hingga 2024 atau 4 tahun.

Setelah jadi pemindahan ibu kota baru tahap pertama pun bisa dimulai.