UPDATE Ibu Kota Baru, Jokowi: Sudah Resmi di Kalimantan, Tiru Pengalaman Negara Lain

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar semua pihak terkait pemindahan ibu kota baru mempelajari pengalaman negara lain.

Dilansir TribunWow.com dari laman resmi Setkab, Jokowi meminta segala aspek dilihat, termasuk mana hal yang bisa ditiru atau diadaptasi, Selasa (6/8/2019).

“Saya juga minta agar pengalaman negara lain dalam pemindahan ibu kota juga dipelajari," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa.

"Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan sehingga kita bisa mengantisipasi sedini mungkin dan sebaliknya faktor-faktor kunci keberhasilan yang bisa kita adopsi, kita bisa adaptasi, kita ambil,” imbuh Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota telah resmi diputuskan akan ditempatkan di Kalimantan.

• Jokowi Berduka atas Meninggalnya KH Maimun Zubair, Ungkap Kenangan saat Salat Diimami Mbah Moen

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota ini merupakan visi melihat bangsa dan negara 100 tahun yang akan datang.

"Kita memutuskan ini, saya memutuskan nantinya, bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara," ungkap Jokowi.

"Kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, dalam kita berbangsa dan bernegara,” sambungnya.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar skema pembiayaan segera dipersiapkan.

“Saya minta disiapkan mulai dari sekarang mengenai skema pembiayaan baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN, juga yang berkaitan dengan desain kelembagaan yang diberikan otoritas nantinya," kata Jokowi.

"Juga yang paling penting adalah payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibu kota ini,” pungkasnya.

Perancangan Skenario dan Pembiayaan

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebut pihaknya tengah menyiapkan 2 skenario pemindahan ibu kota baru.

Skenario pertama, lahan yang dibutuhkan adalah 40 ribu hektare.

Nantinya, wilayah itu akan dihuni 1,5 juta jiwa, terdiri dari aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga.