Breaking News:

Sidang Sengketa Pilpres 2019

Tim Hukum 02 Usul Putusan MK Diperiksa Pakar: Tapi Jangan Pakar yang Jadi Kuasa Hukum Terselubung

BPN Teuku Nasrullah sarankan putusan MK diperiksa pakar sebelum diumumkan, BPN: Jangan pakar yang terkontaminasi jadi kuasa hukum terselubung 01 02.

Penulis: Ifa Nabila
Editor: Astini Mega Sari
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Anggota Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah hadir di sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUNWOW.COM - Anggota Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, mengusulkan agar lain kali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diperiksa pakar sebelum diumumkan.

Teuku Nasrullah menyebut sosok pakar yang memeriksa putusan MK haruslah pakar independen yang tidak terkontaminasi hingga menjadi kuasa hukum terselubung untuk paslon tertentu.

Hal tersebut disampaikan Teuku Nasrullah dalam wawancara unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Kamis (27/6/2019).

Awalnya Teuku Nasrullah berpendapat soal tanggapan BPN dan Prabowo soal putusan MK yang menolak permohonan dari kubu 02.

Sudah Prediksi Kalah sejak Awal, BPN Sebut Rapat Permusyawaratan Hakim MK Lebih Mengerikan

Anggota Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, sudah memprediksi pihaknya akan kalah di sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019).
Anggota Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, sudah memprediksi pihaknya akan kalah di sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019). (YouTube KOMPASTV)

Yakin MK sejak Awal Sudah Niat Tolak Dalil, Tim Hukum BPN Teuku Nasrullah: Saya Senyum-senyum saja

Teuku Nasrullah menyebut putusan MK sifatnya sudah final sehingga pihaknya tidak ada pilihan selain menerimanya meski menimbulkan banyak pertanyaan.

"Suka tidak suka, ya itulah putusan yang harus kita terima, baik Pak Prabowo maupun kami kuasa hukum harus menerima, walaupun di sini ada 1001 pertanyaan di otak 'Kenapa begini ya putusan itu?'" ujar Teuku Nasrullah.

"Ya boleh saja dong orang berpendapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim, tidak ada larangan untuk orang berpendapat," imbuhnya.

Sebelumnya, Teuku Nasrullah berpendapat bahwa penolakan dalil dari pemohon oleh MK sudah direncanakan sejak awal.

Hari Minggu KPU Tetapkan Jokowi-Maruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Undang Prabowo-Sandi

Menurutnya, MK sudah menentukan akan menolak permohonan dari kubu 02, baru lah menyusun argumen penolakan.

Untuk itu, Teuku Nasrullah menyarankan agar kelak jika ada kejadian serupa, maka lebih baik MK mengujikan putusannya kepada publik, khusunya pakar hukum.

"Bahkan saya sangat mendorong untuk menjadi pertimbangan ke depan di kemudian hari bahwa putusan mahkamah akan diuji oleh publik."

"Walaupun tidak diuji secara hukum, tapi diuji oleh publik, dilakukan eksaminasi," ucap Teuku Nasrullah.

Prabowo Nyatakan Koalisi Adil dan Makmur Bubar, PAN akan Gelar Rakernas Tentukan Arah Politik

Teuku Nasrullah menggarisbawahi sosok pakar yang akan memeriksa putusan MK tidak boleh pakar yang sudah punya kecenderungan pada pilihan politik tertentu, bahkan menjadi kuasa hukum terselubung.

Ia ingin pakar yang memeriksa putusan MK datang dari kalangan yang independen sehingga bisa memberi penilaian yang objektif.

"Tapi jangan eksaminasi itu oleh pakar yang selama ini sudah terkontaminasi menjadi kuasa hukum terselubung dari 01 atau 02," ucap Teuku Nasrullah.

"Tapi pakar-pakar yang independen, yang berpikir jernih, objektif, berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan."

Berikut video lengkapnya (menit-3.48):

 Kelakar Prabowo saat Ditanya Kapan akan Bertemu Jokowi Pasca-Putusan MK

Diberitakan sebelumnya oleh TribunWow.com, MK memutuskan menolak gugatan pemohon atau pihak Prabowo-Sandi untuk seluruhnya.

Hal tersebut disampaikan oleh MK dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).

"Amar putusan mengadili menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi pihak pemohon dan terkait untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman.

"Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," sambungnya.

"Demikian diputus dalam rapat permusyaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi," kata Anwar Usman.

Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

(TribunWow.com/Ifa Nabila/Atri Wahyu Mukti)

WOW TODAY:

ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved