RUU Permusikan

Ketua AMI dan Bekraf Sebut Pembahasan RUU Permusikan Harusnya Tunggu RUU Ekonomi Kreatif Rampung

Ketua AMI dan Bekraf mengungkapkan bahwa seharusnya pembentukan RUU Permusikan menunggu RUU Ekonomi Kreatif rampung.

Ketua AMI dan Bekraf Sebut Pembahasan RUU Permusikan Harusnya Tunggu RUU Ekonomi Kreatif Rampung
Tribunnews/Jeprima
Musisi dan Ketua Umum AMI, Dwiki Dharmawan 

TRIBUNWOW.COM - Musisi sekaligus Ketua Umum Anugerah Musik Indonesia (AMI), Dwiki Dharmawan mengungkapkan bahwa seharusnya pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan menunggu disahkannya RUU Ekonomi Kreatif terlebih dahulu.

Pernyataan tersebut ia ungkap saat tengah menjadi narasumber dalam sesi dialog program Sapa Indonesia Akhir Pekan di Kompas TV yang bertajuk Kisruh RUU Permusikan, Jumat (8/1/2019).

Awalnya Dwiki membahas isi pasal RUU Permusikan yang menyebutkan bahwa bahwa musik tradisional harus ditampilkan di kafe atau semacamnya.

Ia menganggap peraturan tersebut memiliki pro dan kontranya sendiri.

"Ada baik ada buruknya. Karena kan itu ingin mengangkat ya tadinya. Tapi kan kalau musik tradisional tuh beda-beda peruntukannya dan tidak bisa tercabut dari akarnya begitu saja, pindah ke hotel ini atau yang lain, gitu ya," kata Dwiki.

Berikan Tanggapan Terkait Polemik RUU Permusikan, Bens Leo: Ada Self-Sensor dari Para Seniman

Dwiki kemudian menerangkan bahwa saat ini pemerintah juga sedang menggarap RUU Ekonomi Kreatif di mana industri musik menjadi satu di antara unsur di dalamnya.

"Jadi memang intinya sih kalau ditelaah semua ketika lebih dari 50 persen dianggap tidak layak pasalnya ini, ya ini menjadi satu pertanyaan gitu kan," terang Dwiki.

"Mungkin publik juga perlu tahu bahwa sebenarnya kalau urusannya misalnya di industrinya, saat ini juga sedang digarap, ada RUU tentang industri kreatif, di mana musik menjadi salah satu dari 16 sub-sektor yang jadi obyek di situ. Tapi mungkin itu kaitannya mencakup sebagai industri kreatif."

"Tapi kan musik itu tidak hanya sebagai industri kreatif juga. Dalam konteks ekspresi budaya, ada memang pasal-pasal yang normatif di undang-undang pemajuan kebudayaan juga," ucap Dwiki.

"Dalam hal proteksi mengenai hak cipta dan sebagainya, kita sudah punya undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang sangat dimungkinkan untuk diperbaharui juga. Itupun kan perbaharuan dari undang-undang hak cipta yang tahun 2002," jelasnya.

Lebih dari 200 Musisi Tolak RUU Permusikan, Ketua Umum AMI Ungkap Penyebabnya

 

Ketua Umum AMI, Dwiki Dharmawan saat menjadi narasumber dalam Sapa Indonesia Akhir Pekan, yang tayang, Jumat (8/1/2019).
Ketua Umum AMI, Dwiki Dharmawan saat menjadi narasumber dalam Sapa Indonesia Akhir Pekan, yang tayang, Jumat (8/1/2019). (YouTube Kompas TV)
Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Laila Zakiyya Khairunnisa
Editor: Astini Mega Sari
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved