Kabar Ibu Kota

Kata Ahok soal Masalah Sampah TPST Bantar Gebang antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi

Permasalahan tentang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Bekasi mendapat sorotan dari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kata Ahok soal Masalah Sampah TPST Bantar Gebang antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi
Tribunnews
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 

TRIBUNWOW.COM - Permasalahan tentang sampah dan dana kemitraan atau hibah antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akhirnya usai.

Meski demikian, polemik Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang itu ternyata juga mendapat sorotan dari Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok.

Hal itu tampak dari akun Instagram @basukibtp, akun resmi Ahok yang dikelola tim @basukibtp yang mengutip dari buku 'Kebijakan Ahok' halaman 260.

Anies Baswedan Tegaskan Kewajiban Pemprov DKI soal Sampah ke Bekasi Sudah Tuntas

Dalam kutipan itu secara tidak langsung memperjelas posisi masalah antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pemkot Bekasi terkait TPST Bantar Gebang.

Meski demikian, dalam kutipan dari buku 'Kebijakan Ahok' itu tidak menyebut soal dana kemitraan atau dana hibah yang menjadi persoalan.

Berikut kutipan lengkapnya:

Dana kompensasi yang diterima Pemerintah Kota Bekasi sebelum addendum berkisar Rp63 miliar menjadi Rp143 miliar per tahun. Dana kompensasi ini digunakan untuk penanggulangan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain berupa bantuan langsung tunai.
.
Peningkatan dana kompensasi dengan status Bantargebang yang sebelumnya selalu dikelola oleh pihak ketiga. Saya tidak ingin ini kembali terjadi, Bantargebang harus dikelola secara mandiri oleh kami melalui Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
.
Kenapa Saya sempat sangat marah kepada pengelola Bantargebang sebelumnya? Karena tidak pernah beres! Hasil audit menyatakan pengelola sampah sebelumnya (swasta) wanprestasi. Ada tiga poin soal wanprestasi, pertama pengelola sebelumnya tidak memenuhi kewajibannya dalam mencapai Finansial Closing sesuai dengan Surat Perjanjian, Kedua tidak memenuhi keseluruhan kewajiban menyerahkan laporan atas rekening khusus sebagaimana yang diwajibkan, lalu ketiga adalah pihak pengelola sampah ini dinyatakan tak melaksanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana baru sebagaimana diwajibkan.”
.
.
Di buku Kebijakan Ahok masih banyak cerita lainnya mengenai kebijakan-kebijakan lainnya yang dilakukan oleh BTP selama menjadi Gubernur DKI," tulis akun @basukibtp, akun resmi Ahok yang dikelola tim @basukibtp.

Dikutip dari Kompas.com, permasalahan tentang sampah dan dana kemitraan atau hibah itu sempat memanas.

Awalnya, Pemkot Bekasi telah mengajukan proposal dana kemitraan sebesar Rp 2,09 triliun kepada Pemprov DKI yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan infrastruktur.

Namun proposal masuk terlambat, akibatnya, proposal yang diajukan itu tidak bisa dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Vintoko
Editor: Claudia Noventa
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved