Ramai soal Demokrat 2 Kaki, Andi Arief: Perintah SBY Jelas, Satu Kaki di Pileg dan Satu di Pilpres

Dalam pertemuan tersebut Prabowo memaklumi realitas yang ada dalam internal partai demokrat.

Partai demokrat sebetulnya menjadi korban atas meluasnya politik identitas.

5 Daerah itu yang jelas bukan Di Jawa.

Prabowo dan SBY sangat memahami bahwa dalam demokrasi memang memerlukan suara terbanyak, namun demokrasi sendiri tidak bisa menghapus politik identitas dan keberagaman.

Prabowo dan SBY setuju hal itu harus diatur dan dihormati

Ada 5 DPD demokrat yang setia terhadap partai demokrat namun meminta kebijaksanaan atas realitas yang sudah terjadi.

Mereka akan berkonsentraai pemenangan pileg dan bukan pilpres.

Di balik koalisi Gerindra dan demokrat ada kesepakatan soal ini yg bisa dijelaskan," tulis Andi Arief.

• Dalam Koalisi Prabowo-Sandi, Andi Arief: Yang Memiliki Catatan Politik Dua Kaki adalah PAN dan PKS

Sementara itu diberitakan dari Tribunnews.com, DPP Partai Demokrat memberikan dispensasi khusus kepada pengurus partainya di Papua termasuk Lukas Enembe yang memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Maruf.

Alasannya dukungan tersebut diberikan karena kader Demokrat di Papua menginginkan partai mendukung Jokowi-Maruf.

"Salah satunya Papua, kami sedang pikirkan memang karena di sana karena kader-kader kami mayoritas waktu melakukan Rakorda (rapat kordinasi daerah) memang menginginkan berkoalisi dengan pak Jokowi," kata Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Demokrat, Ferdinand Hutahaean, di Jalan Kuningan Timur VII, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu, (9/9//2018).

Menurut Ferdinand, Kader Demokrat di Papua mayoritas menginginkan partainya mendukung Jokowi.

"Jadi kami memaklumi apa yang disampaikan pak Lukas Enembe. tetapi memang penyampaiannya yang mungkin terlalu bersemangat, itu pun kami sudah koordinasi supaya memilih kalimat-kalimat yang tidak seolah bertentangan dengan DPP," katanya.

• Rustam Ibrahim Sebut Demokrat Setengah Hati Dukung Prabowo, Andi Arief: Kami Harus Punya Siasat

Karena itu, Demokrat menurut Ferdinand tidak akan memberikan sanksi kepada Gubernur Papua yang menjabat Ketua Demokrat Papua, Lukas Enembe karena bertentangan dengan keputusan partai, memberikan dukungan kepada Jokowi.

Partainya menurut Ferdinand tidak mau mengorbankan para calegnya di Papua tidak dipilih masyarakat karena berbeda dukungan pada Pilpres.

"Tidak ada sanksi, tidak ada sanksi, kan saya sudah jelakan barusan, barusan saya jelaskan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus," katanya. (TribunWow.com/ Qurrota Ayun)