Teddy Gusnaidi Tuding Rocky Gerung Cs Tak Punya Legal Standing Permohonan Presidential Threshold

TRIBUNWOW.COM - Rocky Gerung dan 11 tokoh dari berbagai bidang mengajukan permohonan kepada Majelis Kontitusi (MK) terkait penolakan syarat ambang batas presiden (Presidential Threshold), Rabu (13/6/2018).

Atas permohonan tersebut, Politikus PKPI, Teddy Gusnaidi menuding Rocky Gerung cs tidak memiliki legal standing (keadaan suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi).

Dilansir Tribunwow.com, pernyataan tersebut diungkapkan Teddy melalui akun Twitter-nya, @TeddyGusnaidi, Kamis (14/6/2018).

• Inilah Patokan Memilih Pemimpin Menurut Gus Mus

Teddy menganggap ke-12 pemohon presidential threshold tidak berhak mengklaim atas nama rakyat untuk uji materi UU Pemilu.

Menurut Teddy, UUD 45 memang membatasi pilihan tapi tidak membatasi rakyat untuk bebas memilih pilihannya.

"ROCKY GERUNG CS, SELAIN TIDAK PUNYA LEGAL STANDING, MEREKA JUGA TIDAK BERHAK MENGKLAIM ATAS NAMA RAKYAT UNTUK UJI MATERI UU PEMILU

UUD 45 memang membatasi pilihan tapi tidak membatasi rakyat untuk BEBAS memilih pilihan.
@rockygerung @Dahnilanzar," tulis Teddy.

• Refrizal: Lebih Baik Anies Urus Jakarta Daripada Jadi Capres Prabowo, Kalau Capres PKS Dukung

• Tsamara Sebut Pemblokiran Twitter untuk Kepentingan Politik Jangka Pendek, Ferdinand Beri Bantahan

Ia juga mentautkan tulisan di website pribadinya dengan judul 'Rocky Gerung Cs, Selain Tidak Punya Legal Standing, Mereka Juga Tidak Berhak Mengklaim Atas Nama Rakyat Untuk Uji Materi UU Pemilu'.

Menanggapi hal tersebut, Rocky menjawab bahwa pengetahun Teddy soal konsitusi dianggap buruk.

Rocky juga menambahkan untuk menulis ulang artikel Teddy yang telah ia terbitkan.

"Niatmu buruk. Tak soal. Tapi yang lebih buruk adalah pengetahuanmu tentang konstitusi. Itu soal serius. Coba tulis ulang artikelmu itu," balas Rocky Gerung melalui Twitter @RockyGerung.

• Rocky Gerung hingga Angga Dwimas Ajukan Permohonan ke MK untuk Tolak Syarat Ambang Batas Presiden

• Fahri Hamzah Usulkan Ferdinand Hutahaean jadi Menkominfo

Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 12 tokoh mengirimkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penolakan syarat ambang batas presiden.

Permohonan tersebut berisi syarat presidential threshold yang dirasa telah mendegradasi kadar pemilihan langsung oleh rakyat yang telah ditegaskan dalam UUD 1945.

Atas syarat yang telah diadopsi dalam pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, telah menyebabkan rakyat tidak bebas memilih.

Oleh sebab itu pilihan rakyat jadi sangat terbatas.