Tunjukkan Data hingga Bumi Goyang Jika NU Marah! Inilah Fakta-fakta Penolakan Full Day School
Berikut ini fakta-fakta penolakan dari berbagai pihak mengenai wacana sekolah lima hari atau full day school (FDS).
Penulis: Fachri Sakti Nugroho
Editor: Tinwarotul Fatonah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wacana Sekolah Lima Hari atau Full Day School (FDS) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menuai banyak kritikan.
Bermaksud untuk memperbaiki sistem pendidikan dan meningkatkan kualitas guru, sekolah lima hari ini malah menimbulkan permasalahan baru.
Pasalnya banyak pihak yang tidak setuju akan wacana sekolah lima hari tersebut.
Mereka meminta Muhadjir Effendy untuk mempertimbangkan ulang wacana tersebut.
Berikut ini fakta-fakta penolakan dari berbagai pihak mengenai wacana sekolah lima hari atau full day school (FDS).
1. Full Day School momok bagi Lembaga Pendidikan Agama
Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) menolak rencana kebijakan Sekolah Lima Hari (Full Day School) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut Ketua Umum DPP-FKDT, Lukman Hakim, Sekolah Lima Hari (Full Day School) berpotensi menyebabkan adanya pendangkalan pendidikan agama, internalisasi akhlakul karimah dan nilai-nilai kebangsaan.
Full Day School Jadi Momok Bagi Lembaga Pendidikan Agama
Jika Sekolah Lima Hari (Full Day School) diberlakukan, maka Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) tidak akan dapat beroperasi, sehingga tugasnya untuk mencetak generasi bangsa yang bermoral dan berpegang pada pemahamanan keIslaman akan pupus.
Hal ini dikarenakan, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) beroperasi pada waktu siang sampai malam hari dan akan bertabrakan dengan Full Day School.
Padahal, menurut Lukman, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) selama ini telah berperan menjadikan anak bangsa berpaham moderat, toleran, berkomitmen pada NKRI dan membentuk pribadi muslim yang tangguh.
“Kami mendesak kepada Mendikbud agar membatalkan rencana itu karena akan membuat MDT dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) terancam gulung tikar,” ujar Lukman Hakim dalam keterangan tertulis kepada TribunWow.com.
Lulusan UIN Walisongo ini menilai jika kebijakan menteri ini perlu dikaji ulang secara komprehensif jika tak ingin MDT kehilangan eksistensi.
Lukman meminta Mendikbud untuk fokus mengurusi masalah-masalah pendidikan nasional yang lebih krusial.
