Jokowi Minta Masyarakat Bersyukur atas Whoosh, Pakar Justru Tegaskan Sosok yang Perlu Diperiksa

Melainkan keuntungan didapat dari penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba."

"Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” ujarnya.

Baca juga: Utang Whoosh Capai Rp116 Triliun & Pemerintah Dinilai Tak Siap Membayarnya, AHY Tawarkan 2 Skema

Pakar Ungkap Sosok yang Harus Diperiksa 

Sebelumnya, ramai pembahasan soal utang menumpuk Whoosh yang mencapai total Rp116 triliun.

Nilai utang yang fantastis ini menjadi persoalan terkait cara pembayarannya.

Di sisi lain, persoalan terkait carut-marutnya pengelolaan proyek Whoosh juga mencuat ke publik.

Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menyebut dua nama yang harus bertanggung jawab terkait jeleknya tata kelola proyek Whoosh.

Dua nama itu adalah Jokowi dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Jokowi merupakan presiden yang memerintah saat proyek Whoosh dirancang dan dikerjakan.

Sementara Luhut Binsar Pandjaitan saat itu berperan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ikut berunding dengan China terkait proyek besar itu.

Menurut Abdul Fickar Hadjar, keduanya harus diperiksa.

Hal ini karena keduanya punya wewenang untuk memindahkan kerja sama yang awalnya dengan Jepang menjadi dikerjakan bersama China dan disinyalir menyulut gemuknya utang akibat Whoosh saat ini.

"Kemudian orang (mendorong) harus diperiksa Pak Jokowi dan Pak Luhut karena dia lah yang kemudian memindahkan kebijakan dari pilihan kereta cepat Jepang ke China gitu."

"Maksudnya pernyataan itu adalah apakah dari pemindahan itu mereka mendapat keuntungan," kata Abdul Fickar Hadjar, Kamis (23/10/2025), dilansir oleh Tribunnews.