TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki aturan soal siswa nakal yang dibina di Barak Militer.

Namun, hal itu tak sependapat dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Diketahui, Jakarta memiliki masalah sendiri soal kenakalan remaja yakni tawuran.

Baca juga: Siswa Nakal ke Barak Militer: TNI Tak Berhak Didik Warga Sipil, Dedi Mulyadi Diminta Tinjau Ulang

Oleh karenanya, Pramono Anung juga memiliki kiat sendiri untuk menyelesaikannya.

“Jakarta punya kebijakan sendiri,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025). 

Namun, elite partai PDIP itu tidak menjelaskan secara pasti kebijakan apa yang akan dilayangkan. 

Menurut dia, tawuran bukan semata persoalan kriminalitas, tetapi juga karena minimnya ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan energi dan ekspresi mereka. 

“Jadi tawuran merupakan hal yang menjadi perhatian kami. Salah satu faktornya adalah yang namanya anak-anak muda yang energinya berlebihan ini memerlukan tempat untuk berekspresi,” ucap Pramono saat ditemui di Hutan Lindung Angke Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025). 

Sebagai solusi, Pramono akan membuka taman-taman di Jakarta selama 24 jam. 

Baca juga: Program Siswa Nakal ke Barak Militer Mulai Hari Ini, Peserta Didaftarkan Sukarela oleh Wali Murid

Langkah ini diyakini bisa menjadi sarana positif untuk meredam potensi konflik antarpemuda. 

Mantan Sekretaris Kabinet itu berharap, dengan adanya ruang terbuka yang memadai, para remaja dapat menyalurkan semangat dan kreativitas ke arah yang lebih positif, sehingga angka tawuran di Jakarta bisa ditekan. 

“Untuk itu mudah-mudahan akan bisa mengurangi tawuran yang ada di Jakarta,” ucap Pramono. 

Sebelumnya, Dedi Mulyadi akan mengirim siswa bermasalah di Jawa Barat ke barak-barak militer untuk mengikuti program pembinaan selama enam bulan. 

Program ini akan melibatkan TNI dan Polri, dan menyasar siswa yang sulit dibina, terindikasi pergaulan bebas, atau berpotensi terlibat tindakan kriminal. 

“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi, seperti dilansir Antara, Senin (28/4/2025).