TRIBUNWOW.COM - Program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal siswa yang nakal masuk ke barak militer dimulai hari ini, Jumat 2 April 2025.

TNI AD mulai melakukan program pendidikan karakter, disiplin dan bela negara bagi siswa setingkat SMP dan SMA yang dianggap bermasalah.

Kadispenad TNI Wahyu Yudhayana mengatakan program itu dilakukan di 2 lokasi.

Baca juga: Ahmad Lutfhi Tak Terapkan Siswa Nakal ke Barak seperti Dedi Mulyadi: Kenapa Harus Ngarang-ngarang

Antara lain Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Bandung dan Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta.

"Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa nama dari program tersebut adalah Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan."

"Ada kata 'kekhususan' karena diperuntukkan bagi anak-anak dengan kriteria khusus, seperti yang sudah dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat dan pernah saya informasikan sebelumnya," kata Wahyu kepada Kompas.com, Jumat. 

Menurut Wahyu, program ini merupakan kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dengan TNI AD. 

Tujuannya bukan untuk menghukum atau memberikan pendidikan ala militer, melainkan untuk membentuk kembali karakter para siswa agar kembali pada koridor yang benar. 

"Program ini bukan pendidikan militer atau ala militer. Meski dilaksanakan di lingkungan asrama militer, pendekatan yang digunakan bersifat personal dan kelompok, dengan materi seperti pembelajaran di kelas, bimbingan dan konseling, wawasan kebangsaan, latihan baris-berbaris, bela negara, hingga outbound dan permainan kelompok," jelasnya. 

Baca juga: Mulai Uji Coba Program Dedi Mulyadi, 40 Siswa Dikirim ke Barak TNI: Orangtua Tak Sanggup Urus

Wahyu menegaskan, siswa peserta adalah mereka yang secara sukarela didaftarkan oleh orang tuanya, lengkap dengan surat pernyataan kesediaan mengikuti program tersebut. 

Saat ini, tercatat sebanyak 80 siswa mengikuti program di Rindam III/Siliwangi, sementara 40 siswa mengikuti di Menarmed 1 Kostrad Purwakarta. 

Tenaga pendidik berasal dari unsur TNI AD, Polri, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), serta tenaga ahli sesuai bidang masing-masing. 

Seluruh kegiatan pendidikan ini didanai oleh Pemprov Jawa Barat serta pemerintah daerah setempat. 

Para peserta mendapatkan fasilitas secara gratis, termasuk makanan sehat, perlengkapan pribadi, pakaian seragam, dan alat tulis. 

Fasilitas pelatihan menggunakan barak militer yang tidak dipakai untuk aktivitas militer, serta didukung fasilitas penunjang lainnya yang tersedia di markas.