TRIBUNWOW.COM - Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq ke Indonesia masih terus menjadi sorotan.

Diketahui, pulangnya Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air menimbulkan euforia tersendiri bagi para pengikutnya.

Secara otomatis justru menciptakan kerumunan massa di setiap aktivitas yang diikuti oleh Habib Rizieq.

Baca juga: Massa FPI Sambut Meriah Habib Rizieq, Sikap Jokowi Jadi Sorotan Media Asing: Akan Sangat Hati-hati

Baca juga: Ada Rencana Reuni PA 212 Sambut Kepulangan Habib Rizieq, Wagub DKI Riza Patria: Tergantung Pak Anies

Meski tidak disalahkan, kondisi tersebut dinilai harusnya tidak terjadi di tengah pandemi Covid-19 yang harusnya justru tetap menjaga protokol kesehatan (prokes).

Bahkan, Muhammadiyah melalui Sekretaris Umum, Abdul Mu'ti juga memberikan sorotan kepada aksi massa pendukung Habib Rizieq.

Dilansir TribunWow.com dalam acara Kompas Petang, Jumat (13/11/2020), Abdul Mu'ti menyayangkan masih adanya kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu'ti juga mempertanyakan ketegasan sikap dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat.

Menurutnya, penegakan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terkesan tebang pilih.

"Itu yang saya tidak paham. Jadi sepertinya penegakan aturan itu tebang pilih," ujar Abdul Mu'ti.

"Seharusnya aturan itu berlaku untuk semuanya," harapnya.

Abdul Mu'ti mengatakan kondisi tersebut semakin memperjelas bahwa hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah, namun justru tumpul ke atas, tak terkecuali penegakkan protokol kesehatan.

Baca juga: Dianggap Tak Berbahaya, Ini Alasan Prajurit TNI yang Sempat Buat Video Sambutan Habib Rizieq Dilepas

"Selama ini ada kritik misalnya (hukum) tajam ke bawah tumpul ke atas. Ini kan menandakan ada pesan, peraturan Covid-19 ini juga begitu, tajam ke bawah tumpul ke atas," sindir Mu'ti.

Oleh karenanya, Abdul Mu'ti meminta pemerintah bisa lebih tegas menindak semua kerumunan tanpa pandang bulu.

Menurutnya, sejauh ini hanya masyarakat bawah yang terus-terusan dilakukan penindakan, termasuk sampai diberikan sanksi.

Ia juga menyinggung terjadinya kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara-acara terkait Pilkada Serentak 2020.