TRIBUNWOW.COM - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko kembali angkat bicara mengenai kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Dalam penuturannya, Moeldoko mempertanyakan ujaran Habib Rizieq.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikannya dalam tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (12/11/2020).

Moeldoko menegaskan pemerintah tidak bermasalah dengan Habib Rizieq, bahkan terkait tinggalnya ulama tersebut selama 3,5 di Arab Saudi.

Baca juga: Rizieq Shihab ke Puncak Bogor, Warga Antusias Menyambut, Ini Rekaya Lalu Lintas yang Diberlakukan

Baca juga: Ungkit Upaya Pencekalan Habib Rizieq, Fadli Zon Penasaran dengan Perjanjian BIN: Saya Mau Tahu

Menanggapi kepulangan Rizieq, Moeldoko menyebutkan hak-hak ulama tersebut sebagai warga negara sudah dipenuhi.

Moeldoko juga menegaskan tidak ada upaya menghalang-halangi Rizieq.

"Yang diperlukan di sini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab," jelas Moeldoko.

"Hak sebagai warga apa? Tanggung jawab sebagai warga apa? Negara juga punya hak dan tanggung jawab untuk menjalankan semuanya itu, agar apa aturan-aturan itu bisa ditegakkan, berjalan dengan baik," jelasnya.

Menurut Moeldoko, pemerintah hanya berupaya menjalankan kewajiban untuk melindungi warga negara yang tidak terbatas pada satu orang saja.

"Karena negara itu melindungi semuanya, bukan hanya mikirin orang yang suaranya keras, minority enggak dipikirkan, enggak," ungkap mantan Panglima TNI ini.

"Enggak, semuanya harus merasakan aman, nyaman. Untuk itu tugas negara harus menyelenggarakan situasi dengan sebaik-baiknya," paparnya.

Diketahui sebelumnya Rizieq sempat tersandung sejumlah kasus hukum, bahkan diisukan mendapat pencekalan selama tinggal di Arab Saudi.

Baca juga: Tak Terima Rizieq Shihab Dihina, Maaher Ancam Nikita Mirzani: 800 Laskar Pembela Ulama akan Kepung

Sepulangnya ke Tanah Air, Rizieq menegaskan dirinya siap berekonsiliasi dengan pemerintah Indonesia.

Hal itu ia sampaikan di hadapan para pendukungnya saat tiba di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat.

Moeldoko justru merasa tidak ada masalah yang perlu direkonsiliasi.