Terkini Nasional

Ditunjukkan Hasil Survei 1 Tahun Jokowi soal Pembungkaman, Pihak Istana Bantah: Itu Aktor Sipil

Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Rekarinta Vintoko
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Petugas mengamankan pendemo yang diduga melakukan anarkisme dalam demo Tolak UU Cipta Kerja di Kota Bandung, Kamis (8/10/2020). aksi demo tersebut pecah setelah massa melakukan pelemparan kepada petugas, akan tetapi berhasil di pukul mundur.

"Sama sekarang, 'Lho Pak Anda kok diam aja, kok orang dibebaskan dari korupsi', kan bukan bidang kita. Itu ada yang ngurus orang lain," ujar Mahfud MD.

"'Pak DPR kok buat Undang-undang gitu, partai-partai', lho itu kan urusan di sana," imbuhnya.

Menko Polhukam Mahfud MD menyakini bahwa andaikan nanti Presidium Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menjadi presiden RI maka tidak akan lepas dari tudingan tidak mengerti Pancasila atau anti Pancasila. (Youtube/Indonesia Lawyers Club)

Oleh karenanya, Mahfud MD menyadari bahwa pemerintah tentunya tidak bisa ikut mencampuri banyak kepada lembaga-lembaga yang bersifat independen.

Ia lantas mengatakan bahwa jika tidak ingin persoalan-persoalan itu terus muncul di Tanah Air, maka sistem pemerintahan bisa dikembalikan menjadi otoriter, meski hal itu tentunya tidak diharapkan.

Dengan begitu maka dipastikan roda pemerintahan akan terus berjalan satu arah, terlepas itu baik atau buruk.

Semuanya akan tunduk kepada perintah yang diberikan oleh atasannya, dalam hal ini adalah pemerintah.

Baca juga: Mahfud MD Tanggapi Santai soal Rendahnya Tingkat Kepuasan pada Jokowi: Itu Beda dengan kepercayaan

"Kita endak boleh intervensi, itulah konsekuensi dari demokrasi, kalau mau beres, kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi," kata Mahfud MD.

"Yaudah ambil kau, lakukan apapun yang mau engkau lakukan, kita ikut," imbuhnya.

"Itu bukan demokrasi, jadi kalau sekarang banyak kritik," pungkasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyakini bahwa persoalan yang terjadi di Republik ini sudah kompleks dan sulit untuk diperbaiki.

Menurutnya tidak cukup hanya dengan mengandalkan seorang presiden atau pemerintah saja.

"Saya ingin tahu siapa yang bisa nyelesain masalah di negeri ini, ndak ada."

"Oleh karena itu saya katakan tidak ada yang berdaya, kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta/Elfan)