Ia menerangkan praktek itu dapat terjadi melalui laporan yang disampaikan masyarakat.

"Kita mesti cek, justru banyak terjadi kasus yang terjadi secara horizontal antara aktor-aktor sipil," komentarnya.

"Kalaupun ada yang mengadukan, mungkin berseberangan, itu bukan negara. Mungkin simpatisan, mungkin juga pendukung secara tidak langsung," tambah Donny.

Menanggapi hal tersebut, Donny menilai praktek penegakan hukum seharusnya lebih dikuatkan.

Ia menambahkan, pemerintah sudah cukup fokus dalam menyediakan hak berdemokrasi.

"Itu saya kira ujiannya ada di proses hukumnya, apakah cukup alat bukti dan lain sebagainya," katanya.

"Saya mau tegaskan di sini, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah pemerintahan yang demokratis, menghargai hak-hak demokrasi. Kita tidak pernah melakukan penangkapan atau penahanan karena alasan politik, pasti ada dugaan tindak pidana," tandas Donny.

Lihat videonya mulai menit 5.00:

Tanggapan Mahfud MD

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan tanggapan terkait banyaknya kritikan yang ditujukkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di antaranya adalah mempersoalkan terkait kasus korupsi, penegakkan hukum, hingga sistem demokrasi  yang dinilai sudah mulai luntur.

Dilansir TribunWow.com dari acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (30/10/2020), Mahfud MD megatakan bahwa kondisi tersebut memang sudah menjadi konsekuensi dari sebuah negara demokrasi.

Baca juga: Mahfud MD: Besok Kalau Pak Gatot Jadi Presiden Pasti Ada yang Mengatakan Enggak Ngerti Pancasila

Menurutnya, persoalan yang tengah terjadi saat ini, mulai dari maraknya kasus korupsi hingga adanya kontroversi setiap pembuatan undang-undang, itu bukan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah.

Mahfud MD menegaskan bahwa ada lembaga-lembaga terkait yang sifatnya independen yang berhak mengurusi persoalan tersebut.