TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menanggapi hasil survei terhadap satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Kamis (22/10/2020).

Dalam survei oleh Litbang Kompas, sebanyak 33,5 persen responden menilai kebebasan berpendapat adalah masalah utama yang mendesak untuk diselesaikan.

Baca juga: Bela Jokowi, Aria Bima Sindir Rocky Gerung Sering Caci Maki Berlebihan: Demokrasi Semau-maunya

Poin ini memperoleh suara terbesar dibandingkan aspek polemik pembentukan undang-undang sebanyak 20,6 persen, sinergi lembaga pemerintah sebanyak 15,5 persen, dan lain-lain sebanyak 30,4 persen.

Menanggapi hasil survei itu, Donny menyinggung hal berbeda ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita melihat survei BPS tentang indeks demokrasi rentang 2018-2019 justru ada peningkatan indeks demokrasi menjadi 74,9 persen," jelas Donny Gahral.

"Memang ada penurunan kebebasan sipil politik sejumlah 1,76 poin, tapi hak politik naik 4,92 poin, dan lembaga demokrasi naik 3,48 poin," lanjutnya.

Ia membenarkan ada penurunan dalam kebebasan berpendapat oleh masyarakat sipil.

Meskipun begitu, Donny menilai negara bukan menjadi dalang utama dalam pembatasan kebebasan ini.

"Artinya memang ada penurunan kebebasan sipil politik sedikit sekali," singgung Donny.

"Kita harus cek apakah penurunan itu disebabkan oleh apa," tambahnya.

Ia menilai pemerintah tidak pernah dengan sengaja membungkam suara-suara kritis.

Baca juga: Demokrasi Disebut Tak Beres, Mahfud MD: Kalau Mau Beres, Kembalikan Pemerintah Jadi Otoriter

"Apakah pembungkaman itu dilakukan oleh negara?" ungkit Tenaga Ahli KSP tersebut.

"Kalau kita lihat, tidak. Negara tidak pernah melakukan apapun untuk membungkam kebebasan berpendapat," tegasnya.

Di sisi lain, Donny menilai pembungkaman itu justru terjadi di antara masyarakat sendiri.