TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan tanggapan terkait banyaknya kritikan yang ditujukkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di antaranya adalah mempersoalkan terkait kasus korupsi, penegakkan hukum, hingga sistem demokrasi  yang dinilai sudah mulai luntur.

Dilansir TribunWow.com dari acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (30/10/2020), Mahfud MD megatakan bahwa kondisi tersebut memang sudah menjadi konsekuensi dari sebuah negara demokrasi.

Baca juga: Jawab Kritik Gatot dan Amien Rais, Mahfud MD Sebut Keduanya Juga Tak Mampu Selesaikan Persoalan Itu

Baca juga: Mahfud MD: Besok Kalau Pak Gatot Jadi Presiden Pasti Ada yang Mengatakan Enggak Ngerti Pancasila

Menurutnya, persoalan yang tengah terjadi saat ini, mulai dari maraknya kasus korupsi hingga adanya kontroversi setiap pembuatan undang-undang, itu bukan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah.

Mahfud MD menegaskan bahwa ada lembaga-lembaga terkait yang sifatnya independen yang berhak mengurusi persoalan tersebut.

"Sama sekarang, 'Lho Pak Anda kok diam aja, kok orang dibebaskan dari korupsi', kan bukan bidang kita. Itu ada yang ngurus orang lain," ujar Mahfud MD.

"'Pak DPR kok buat Undang-undang gitu, partai-partai', lho itu kan urusan di sana," imbuhnya.

Oleh karenanya, Mahfud MD menyadari bahwa pemerintah tentunya tidak bisa ikut mencampuri banyak kepada lembaga-lembaga yang bersifat independen.

Ia lantas mengatakan bahwa jika tidak ingin persoalan-persoalan itu terus muncul di Tanah Air, maka sistem pemerintahan bisa dikembalikan menjadi otoriter, meski hal itu tentunya tidak diharapkan.

Dengan begitu maka dipastikan roda pemerintahan akan terus berjalan satu arah, terlepas itu baik atau buruk.

Semuanya akan tunduk kepada perintah yang diberikan oleh atasannya, dalam hal ini adalah pemerintah.

Baca juga: Mahfud MD Tanggapi Santai soal Rendahnya Tingkat Kepuasan pada Jokowi: Itu Beda dengan kepercayaan

"Kita endak boleh intervensi, itulah konsekuensi dari demokrasi, kalau mau beres, kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi," kata Mahfud MD.

"Yaudah ambil kau, lakukan apapun yang mau engkau lakukan, kita ikut," imbuhnya.

"Itu bukan demokrasi, jadi kalau sekarang banyak kritik," pungkasnya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyakini bahwa persoalan yang terjadi di Republik ini sudah kompleks dan sulit untuk diperbaiki.