Banyak orang Lebanon yang marah menuntut pertanggungjawaban dan jawaban tentang bagaimana dan mengapa 2.750 ton bahan yang sangat mudah meledak disimpan di dekat pemukiman Beirut.

Hanya sedikit orang Lebanon merasa yakin mereka akan melihat keadilan atas bencana terbaru ini dalam sejarah negara itu.

Banyak dari mereka sangsi dan menunjuk pada kurangnya pertanggungjawaban resmi untuk periode korupsi yang merajalela dan salah urus di tahun-tahun setelah perang saudara di negara itu.

Sementara itu, tagar media sosial paling trending di Lebanon pada hari Rabu (5/8/2020) adalah # علقوا_المشانق, atau "#gantung jeratnya".

Tagar tersebut mewakili kemarahan masyarakat Lebanon yang meminta agar pihak-pihak bertanggung jawab untuk ledakan tersebut segerqa dihukum.

"Antara mereka terus membunuh kita atau kita membunuh mereka," ujar Ramez al-Qadi, seorang pembawa acara TV terkemuka Lebanon.

Ketika kemarahan pada sejumlah pejabat pembuat keputusan negara itu meningkat, para petinggi negara justru saling lempar kesalahan.

Beberapa berusaha untuk mengalihkan kesalahan ke cabang lain negara termasuk pada peradilan Lebanon yang dinilai enggan melakukan tindakan meski mendapat laporan.

Menteri Pekerjaan Umum Michel Najjar mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia hanya mengetahui keberadaan bahan peledak yang disimpan di pelabuhan Beirut 11 hari sebelum ledakan.

"Tidak ada menteri yang tahu apa yang ada di hanggar atau kontainer, dan bukan tugas saya untuk tahu," kata Najjar.

Diketahui, manajemen pelabuhan telah dibagi antara berbagai otoritas.

Otoritas pelabuhan menjalankan operasi pelabuhan, dan pekerjaannya diawasi oleh kementerian pekerjaan umum dan transportasi.

Badan pabean Lebanon secara nominal mengendalikan semua barang yang masuk dan keluar negara itu, sementara badan keamanan Lebanon semuanya memiliki pangkalan di pelabuhan.

Najjar mengatakan pihaknya sempat menindaklanjuti masalah penyimpanan amonium nitrat tersebut.

Tetapi pada akhir Juli, pemerintah Lebanon memberlakukan lockdown di tengah peningkatan kasus Covid-19.