Anies menyebutkan lahan seluas 155 hektar telah disetujui untuk menempatkan lumpur sedimen.

Sementara ini sebanyak 20 hektar sudah dimanfaatkan untuk kepentingan tersebut.

"Karena itulah, ada kajiannya. Dari hasil kajian AMDAL, lokasi yang dibutuhkan adalah sebesar 155 hektar," paparnya.

"120 hektar di sisi timur, 35 hektar di sisi barat, yang juga disediakan kawasan yang nanti akan bersebelahan dengan stasiun MRT di Ancol," lanjut Anies.

Ia menegaskan proyek ini berbeda dengan reklamasi.

Menurut Anies, proyek pengerukan lumpur ini memiliki manfaat yang lebih besar daripada reklamasi, yakni untuk mencegah banjir.

• Dikira Punya Buzzer, Anies Baswedan Beri Klarifikasi: Kita Ada yang Mendukung tapi Tak Tersistematis

"Jadi apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta, kemudian BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini adalah Pembangunan Jaya Ancol, adalah untuk melindungi warga Jakarta dari bahaya banjir," tegasnya.

"Kegiatan dan ini, bukan dipakai untuk kepentingan eksklusif, sekadar komersial, tapi justru manfaat dari lumpur hasil kerukan itu menjadi lahan yang dipakai sebanyak-banyaknya manfaat masyarakat Jakarta," lanjut Anies.

Anies menyinggung proyek semacam ini sudah berlangsung sejak 11 tahun lalu.

Selama kurun waktu tersebut, ia menyebutkan tidak pernah ada protes.

"Lalu selama 11 tahun ini berjalan tenang-tenang saja," ungkit mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Anies mengungkapkan sejumlah alasan proyek tersebut masih berjalan lancar sejauh ini.

"Mengapa? Sederhana, karena penimbunan ini tidak mengganggu kegiatan nelayan," jelasnya.

Menurut Anies, lokasi penempatan lumpur tidak mengganggu kawasan perkampungan nelayan.

"Kawasan ini berdampingan dengan kawasan industri Ancol, Pelabuhan Tanjung Priok, dengan daerah pantai Taman Impian Jaya Ancol," papar dia. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)