Anies Baswedan menyebutkan pemerintah pusat lebih memilih untuk memberikan bansos secara KK daripada perorangan.

"Ketika kita kemudian koordinasi antara kementerian dengan DKI, kita kemudian melihat bantuan itu tidak diberikan per orang, tapi per KK," papar Anies.

Menurut dia, jika sistem bansos diberikan perorangan maka kemungkinan tiap keluarga akan menerima bansos berlebih.

"Karena kalau per orang dalam satu KK, bisa tiga orang yang terima bantuan," ungkap Anies Baswedan.

"Anaknya terima KJP, bapaknya terima Kartu Prakerja, neneknya terima Kartu Lansia," jelasnya.

"Kalau pakai perorangan, dia bisa terima tiga paket," lanjut Anies.

Maka dari itu, Anies Baswedan menyebutkan pihak pemerintah provinsi telah menyusutkan data penerima bansos menjadi per KK.

"Itulah kemudian data 3,7 juta ini dikompilasi berbasis KK. Ketika menjadi KK jumlahnya menjadi 1,194 juta," papar Anies.

"Ini bukan orang, tapi KK," tegasnya.

• Bahas PSBB, Fadli Zon Duga Politik Sebabkan Beda Pandangan Anies dan Kemenhub: Sisa Pilkada Dulu

Lihat videonya mulai menit 4:00

Diserang 3 Menteri soal Bansos

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi tuduhan tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip Tribunwow.com, hal itu ia sampaikan melalui tayangan Kabar Petang di TvOne, Sabtu (9/5/2020).

Sebelumnya diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Keudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengkritik Anies Baswedan tentang pembagian bantuan sosial (bansos).

• Sri Mulyani Sebut Pemprov DKI Tak Punya Anggaran untuk Bansos, Anies Baswedan Angkat Bicara