Virus Corona

Tanggapi Bansos Corona Salah Sasaran, Kemensos Jelaskan Alur Data: Kami Punya Prinsip Efektivitas

Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Atri Wahyu Mukti
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama memberikan tanggapan terkait banyaknya bantuan sosial dampak Corona yang salah sasaran.

Dirinya kemudian mengungkapkan secara detail data penerima bantuan di Kabupaten Banyumas.

Menurutnya, ada sekitar 607 ribu Kepala Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di Banyumas.

Dari 607 ribu KK itu belum semua mendapatkan bantuan.

"Selain itu, juga pertimbangan masih banyak yang belum dapat," kata Achmad Husein.

"Data angka misalnya di Kabupaten Banyumas sejumlah KK total itu 607 ribu KK dan yang dapat bantuan reguler itu PKH, PPNT, Sembako ini 156 ribu," ungkapnya.

"Terus ada bantuan tambahan yang terdampak Covid-19 itu ada dua yaitu bantuan pangan non tunai dan BLT."

"Bantuan pangan non tunai ada 92 ribu sedangkan BLT ada 57 ribu, dengan jumlah total menjadi kira-kira 149 ribu,"

"Kemudian provinsi juga ada bantuan sembako yang 200 ribuan yaitu 33 ribu, kalau dijumlah totalkan maka itu bantuan yang tersedia adalah 339 ribu KK.

• Prediksikan 200 Ribu Kasus Baru Virus Corona, Pakar Epidemiologi: Buat Apa Mudik kalau ke Alam Baka?

Achmad Husein mengatakan ada sekitar 44 persen atau sebanyak 269 ribu KK yang belum mendapatkan bantuan terdampak Covid-19.

Kemudian dari 269 ribu KK itu juga masih dibagi dua yakni mereka yang memang tidak perlu mendapatkan bantuan dan mereka yang membutuhkan namun tidak menerima.

Oleh karena itu, dengan tujuan untuk melakukan pemerataan, maka Pemkab Banyumas memutuskan untuk memotong dana BLT untuk diberikan kepada mereka yang tidak terdaftar ataupun belum mendapat bantuan.

"Dengan jumlah KK ada 607 ribu KK, sehingga kan sisa 269 ribu KK atau 44 persen yang belum mendapatkan bantuan apa-apa," kata Achmad Husein.

"Katakanlah jadi itu kita deteksi 25 persen itu mampu dan tidak terpengaruh sama sekali, masih ada sisa 19 persen."

"19 persen artinyakan 115 ribu KK, ini tidak mendapatkan apa-apa tetapi dia terdampak Covid, seperti tukang ban, rias pengantin, salon-salon kecil."

"Maka kemudian untuk pemerataan, ide tersebut, ide dari Pak Gubernur dan saya juga minta kepada Pak kemensos, dan Pak Kemensos prinsipnya menyetujui, cuman tidak bisa dipotong dari pusat, dipotongnya dari daerah," pungkasnya.

• Lakukan Survei Penanganan Corona di Tiap Wilayah, SMRC Ungkit Pilpres 2019: Pendukung Prabowo Kritis

Simak videonya:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)