TRIBUNWOW.COM - Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama memberikan tanggapan terkait banyaknya bantuan sosial dampak Corona yang salah sasaran.

Asep Purnama menyinggung soal data yang dimiliki oleh Kemnsos yaitu dari mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dirinya mengatakan data tersebut didapat berdasarkan penginputan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

• Sopir Ambulans Tidak Jujur, Pemulasaran Jenazah Corona di Garut Akhirnya Dilakukan di Pinggir Jalan

Data tersebut juga terus diupdate setiap tahunnya untuk mengikuti perkembangan di daerah.

Hal ini disampaikan Asep Purnama dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Selasa (28/4/2020).

Menurutnya, DTKS tersebut sudah sangat valid lantaran sudah disahkan oleh Pemda, baik bupati maupun wali kota.

Bahkan sebelum sampai bupati dan wali kota terlebih dulu melewati ketua RT dan RW.

"Data ini diupdate secara berkala setiap tahun dan data terpadu kesejahteraan sosial ini sejatinya data ini berasal dari daerah juga," ujar Asep Purnama.

"Data yang masuk ke kami itu diusulkan disahkan oleh bupati dan wali kota," jelasnya.

"Sebelumnya bupati dan wali kota tentu melakukan proses penyajian data secara berjenjang, mulai dari RT/RW, kemudian ada Musdes, Muskel, sampai akhirnya bupati dan wali kota menyerahkan kepada kami," imbuhnya.

Oleh karena itu, Kemensos yakin penyaluran bantuan bisa efektif dan tepat sasaran.

• Ungkap Alasan Pemotongan Dana BLT, Bupati Banyumas Sebut Ide dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

"Kami punya prinsip dalam memberikan bantuan sosial itu harus ada prinsip efektivitas, jadi prinsip efektivitas program ini harus sesuai dengan sasaran yang tepat," kata Asep Purnama.

Menurutnya, sebelum bantuan langsung tunai (BLT) itu disalurkan, kemensos juga sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan data di DTKS.

Oleh karenanya ketika ada kesalahan maka bisa disimpulkan ada data dari daerah yang kurang tepat.

"Dalam proses bantuan langsung tunai, data yang kami miliki DTKS ini kami share dulu ke kabupaten dan kota, kemudian dengan harapan DTKS yang kami dapatkan dari bupati dan wali kota itu untuk dipelajari kembali, barangkali setelah sekian lama kemudian data itu ada perubahan-perubahan," ungkapnya.

"Dalam konteks BSD, ada beberapa daerah setelah kami analisis diperkirakan populasi lebih dari DTKS, oleh karenanya ada ruang untuk menyampaikan data baru," pungkasnya.

• Stok Pangan Defisit di Tengah Corona, Jokowi: Beras Defisit di 7 Provinsi, Telur Ayam di 22 Provinsi

Simak videonya:

Bupati Banyumas Potong Separuh Dana BLT: Nanti Ada yang Geger

Pemerintah Kabupaten Banyumas memotong separuh dana bantuan langsung tunai (BLT).

Penerima BLT hanya mendapatkan Rp 300 ribu dari yang seharusnya sebesar Rp 600 ribu.

Kepastian ini disampaikan oleh Bupati Banyumas, Achmad Husein dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Selasa (28/4/2020).

• Ahli Kesehatan Temukan Kejanggalan Data Kasus Corona, Singgung Kapasitas di NTT

Dilansir TribunWow.com, Achmad Husein mengatakan bahwa keputusan untuk memotong dana BLT juga merupakan ide dari Gubernur dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial.

"Jadi, yang pertama bahwa ide ini sebetulnya bukan ide saya murni," ujar Achmad Husein.

"Itu pak gubernur menyampaikan ide ini kepada pak Kemensos," imbuhnya.

Menurutnya hal tersebut dilakukan supaya tidak adanya rasa kecemburuan antara warga dan malah menimbulkan kegaduhan.

Karena yang mendapatkan BLT Rp 600 ribu hanya sebagian kecil.

Sedangkan rata-rata warga yang lainnya hanya mendapatkan 200-250 ribu saja.

"Saya sampaikan bahwa 600 ribu nanti ada kecemburuan, karena yang lain dapatnya 200 ribu, maksimal itu yang untuk PKH itu 250 ribu," jelasnya.

"Nanti kalau ada yang cuman sebagian kecil yang mendapatkan 600 ribu geger nanti," tambahnya.

• Anies Baswedan Dinilai Pemimpin Paling Top Atasi Corona, Rico Marbun Soroti Keberanian sang Gubernur

Selain itu, alasan lain menurut Achmad Husein adalah dengan mempertimbangkan masyarakat terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan.

Dirinya kemudian mengungkapkan secara detail data penerima bantuan di Kabupaten Banyumas.

Menurutnya, ada sekitar 607 ribu Kepala Keluarga (KK) yang bertempat tinggal di Banyumas.

Dari 607 ribu KK itu belum semua mendapatkan bantuan.

"Selain itu, juga pertimbangan masih banyak yang belum dapat," kata Achmad Husein.

"Data angka misalnya di Kabupaten Banyumas sejumlah KK total itu 607 ribu KK dan yang dapat bantuan reguler itu PKH, PPNT, Sembako ini 156 ribu," ungkapnya.

"Terus ada bantuan tambahan yang terdampak Covid-19 itu ada dua yaitu bantuan pangan non tunai dan BLT."

"Bantuan pangan non tunai ada 92 ribu sedangkan BLT ada 57 ribu, dengan jumlah total menjadi kira-kira 149 ribu,"

"Kemudian provinsi juga ada bantuan sembako yang 200 ribuan yaitu 33 ribu, kalau dijumlah totalkan maka itu bantuan yang tersedia adalah 339 ribu KK.

• Prediksikan 200 Ribu Kasus Baru Virus Corona, Pakar Epidemiologi: Buat Apa Mudik kalau ke Alam Baka?

Achmad Husein mengatakan ada sekitar 44 persen atau sebanyak 269 ribu KK yang belum mendapatkan bantuan terdampak Covid-19.

Kemudian dari 269 ribu KK itu juga masih dibagi dua yakni mereka yang memang tidak perlu mendapatkan bantuan dan mereka yang membutuhkan namun tidak menerima.

Oleh karena itu, dengan tujuan untuk melakukan pemerataan, maka Pemkab Banyumas memutuskan untuk memotong dana BLT untuk diberikan kepada mereka yang tidak terdaftar ataupun belum mendapat bantuan.

"Dengan jumlah KK ada 607 ribu KK, sehingga kan sisa 269 ribu KK atau 44 persen yang belum mendapatkan bantuan apa-apa," kata Achmad Husein.

"Katakanlah jadi itu kita deteksi 25 persen itu mampu dan tidak terpengaruh sama sekali, masih ada sisa 19 persen."

"19 persen artinyakan 115 ribu KK, ini tidak mendapatkan apa-apa tetapi dia terdampak Covid, seperti tukang ban, rias pengantin, salon-salon kecil."

"Maka kemudian untuk pemerataan, ide tersebut, ide dari Pak Gubernur dan saya juga minta kepada Pak kemensos, dan Pak Kemensos prinsipnya menyetujui, cuman tidak bisa dipotong dari pusat, dipotongnya dari daerah," pungkasnya.

• Lakukan Survei Penanganan Corona di Tiap Wilayah, SMRC Ungkit Pilpres 2019: Pendukung Prabowo Kritis

Simak videonya:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)