Kabar Tokoh

Lem Aibon Rp 82 Miliar jadi Momentum Bandingkan Ahok dan Anies, Qadari Ingatkan agar Anies Hati-hati

Penulis: anung aulia malik
Editor: Mohamad Yoenus
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pengamat politik M. Qadari sebut kisruh APBD DKI dapat jadi momentum bagi publik untuk bandingkan kinerja Ahok dan Anies Baswedan dalam mengurus DKI

Ia juga mengatakan justru akan terlihat siapa sebenarnya dalang dibalik munculnya angka Rp 82 miliar tersebut.

Terlihat siapa yang harus bertanggung jawab atas Aibon Rp 82 miliar, dan kejanggalan-kejanggalan lainnya.

"Justru akan kelihatan mengapa misalnya Rp 82 miliar itu keluar," tutur Qadari.

"Dan ketahuan bisa saja sistem budgeting (penganggaran) yang sekarang ini memang membuat hal-hal yang semacam itu bisa terjadi," tambah Qadari.

Video dapat dilihat menit 3.25:

Beda Era Ahok dan Anies Baswedan

Pengamat Politik, M Qadari ditegur presenter Karni Ilyas saat salah memberikan penjelasan terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada era pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama alias Ahok.

Hal itu terjadi dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/11/2019).

Mulanya, M Qadari menyinggung soal penyisiran anggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Qadari menyebut penyisiran anggaran kini menjadi hal yang paling ditakuti.

 

• Anggaran TGUPP Anies Baswedan Naik Drastis, DPRD DKI Usul Dicoret: Keinginan Anggota Dinolkan

• Ada Kejanggalan APBD DKI, Kata Ade Armando soal Meme Joker Anies Baswedan: DPRD Tahu Kelakuannya

"Ternyata sekarang ada sisir yang paling ditakuti, yaitu sisir anggaran," jelas Qadari.

"Nah, tapi saya enggak tahu itu kapan (Anies Baswedan) menyisir anggarannya, setelah William biacara atau sebelum William bicara," sambungnya.

Menurut Qadari, satu di antara faktor yang menyebabkan munculnya APBD janggal DKI Jakarta adalah adanya kesalahan dalam penyisiran anggaran.

"Saya kira mungkin justru di sini kesalahannya," kata Qadari.

"Pak Djarot mungkin sebelum beliau juga melakukan pendekatan bahwa dari bawah mulai dari musyawarah RW, kemudian kecamatan, kota dan seterusnya semua prosesnya dibuka," imbuhnya.

Pengamat Politik, M Qadari dalam acara ILC (Tangkapan Layar YouTube Indonesia Lawyers Club)
Halaman
123