Qadari menyatakan, pada era pemerintahan Ahok, pemerintahan diselenggarakan secara terbuka.
Sehingga masyarat DKI Jakarta mengetahui apa yang dikerjakan oleh para elite politik daerahnya.
"Termasuk rapat-rapatnya juga dibuka, divideokan, di- upload, sehingga orang belum ribut, masyawakat belum ribut dia sudah tahu dulu bahwa gubernurnya ribut," ucap Qadari.
Menanggapi hal itu, Karni Ilyas lantas menyampaikan komentarnya.
Ia menyinggung soal anggaran pembelian penghapus papan tulis era pemerintahan Ahok yang mencapai Rp 53 miliar.
"Dulu itu belum ada yang mau ribut, walaupun ada penghapus yang sekian miliar, sekarang ini ada unsur ribut," terang Karni Ilyas.
Namun, pendapat berbeda disampaikan Qadari.
Menurutnya, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Ahok juga sering mendapat tuduhan.
"Sebetulnya sama-sama ribut, Ahok juga dirundung tuduhan juga, sama-sama," kata Qadari.
"Lain lagi itu bukan anggaran," sahut Karni Ilyas.
Lebih lanjut, Qadari menjelaskan tentang sistem e-budgeting yang dilaksanakan era pemerintahan Ahok.
"Tapi yang jelas begini, Ahok dulu seingat saya dia buka kemudian dia pakai e-budgeting langsung dia bawa ke Depdagri (Departemen Dalam Negeri), justru tidak dibawa ke dewan, akhirnya Ahok ribut dengan dewan," ucap Qadari.
"Betul ya pak ya?," tanya Qadari pada Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.
• Sebut Nama Haji Lulung saat Bahas Kisruh APBD DKI, Andini Effendi: Masih Ingat Pemahaman Nenek Lu?
• Soroti Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin DKI Jakarta, Politisi NasDem Wibi Andrino: Hajar Dulu Atasnya
Menurut Djarot, Ahok kala itu juga membawa rancangan APBD ke DPRD DKI Jakarta.
"Enggak, dibawa ke dewan," ucap Djarot.
"Oh dibawa ke dewan juga," kata Qadari.
"Iya dong," sahut Djarot.
Karni Ilyas lantas memberikan tegurannya pada Qadari karena salah memberikan penjelasan.
"Jangan salah-salah, ini (ada) DPR," ucap Karni Ilyas.
"Oh iya ini dikoreksi pak makanya dikonfirmasi," ucap Qadari.
Simak video berikut ini menit 7.50:
(TribunWow.com/Anung Malik/Jayanti Tri Utami)