TRIBUNWOW.COM - Polemik lem Aibon Rp 82 miliar yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini, menurut pengamat politik M Qadari merupakan sebuah momentum.

Momentum di mana orang-orang akan membandingkan kinerja Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan dengan gubernur terdahulu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube Indonesia Lawyers Club, Sabtu (16/11/2019), Qadari mengatakan orang-orang akan melihat siapa yang lebih bagus antara Ahok dan Anies Baswedan.

"Mungkin inilah momentum di mana kemudian orang kembali membandingkan kedua-duanya," kata Qadari.

Qadari kemudian mencontohkan bagaimana Ahok yang sejak awal sudah terbuka dalam proses pemerintahan dan proses penganggaran.

Sifat Ahok yang terbuka sejak awal membawa kesan dirinya keras dalam memastikan kedisiplinan dan transparansi.

"Jadi Pak Ahok itu akan dianggap keras karena dari awal sudah terbuka," tutur Qadari.

Kemudian Qadari lanjut membandingkannya dengan Anies Baswedan yang mungkin akan dicap sebagai orang yang hanya retorika belaka.

Hal tersebut menurut Qadari akan terjadi jika Anies Baswedan melakukan langkah yang salah dalam menerapkan transparansi saat bekerja menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Tapi kalau Pak Anies tidak hati-hati, akan dianggap banyak retorika, dalam kutip terlalu soft (lembut)," jelas Qadari.

"Karena mau membukanya di belakang," tambahnya.

Qadari justru beranggapan kalau Anies Baswedan membuka permasalahan di awal, hal tersebut akan menguntungkan dirinya.

Jika Anies Baswedan membuka permasalahan seperti lem Aibon Rp 82 miliar di awal, menurutnya Anies Baswedan akan bebas dari segala tuduhan dan tudingan.

"Di mana masalahnya kalau ini dibuka dari awal, kalau ini dibuka dari awal, barangkali isu lem Aica Aibon Rp 82 miliar, tidak menyasar kepada Pak Gub (Gubernur)," kata Qadari.

"Dan segala kecurigaan-kecurigaan yang ada," tambahnya.

Ia juga mengatakan justru akan terlihat siapa sebenarnya dalang dibalik munculnya angka Rp 82 miliar tersebut.

Terlihat siapa yang harus bertanggung jawab atas Aibon Rp 82 miliar, dan kejanggalan-kejanggalan lainnya.

"Justru akan kelihatan mengapa misalnya Rp 82 miliar itu keluar," tutur Qadari.

"Dan ketahuan bisa saja sistem budgeting (penganggaran) yang sekarang ini memang membuat hal-hal yang semacam itu bisa terjadi," tambah Qadari.

Video dapat dilihat menit 3.25:

Beda Era Ahok dan Anies Baswedan

Pengamat Politik, M Qadari ditegur presenter Karni Ilyas saat salah memberikan penjelasan terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada era pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama alias Ahok.

Hal itu terjadi dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/11/2019).

Mulanya, M Qadari menyinggung soal penyisiran anggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Qadari menyebut penyisiran anggaran kini menjadi hal yang paling ditakuti.

• Anggaran TGUPP Anies Baswedan Naik Drastis, DPRD DKI Usul Dicoret: Keinginan Anggota Dinolkan

• Ada Kejanggalan APBD DKI, Kata Ade Armando soal Meme Joker Anies Baswedan: DPRD Tahu Kelakuannya

"Ternyata sekarang ada sisir yang paling ditakuti, yaitu sisir anggaran," jelas Qadari.

"Nah, tapi saya enggak tahu itu kapan (Anies Baswedan) menyisir anggarannya, setelah William biacara atau sebelum William bicara," sambungnya.

Menurut Qadari, satu di antara faktor yang menyebabkan munculnya APBD janggal DKI Jakarta adalah adanya kesalahan dalam penyisiran anggaran.

"Saya kira mungkin justru di sini kesalahannya," kata Qadari.

"Pak Djarot mungkin sebelum beliau juga melakukan pendekatan bahwa dari bawah mulai dari musyawarah RW, kemudian kecamatan, kota dan seterusnya semua prosesnya dibuka," imbuhnya.

Qadari menyatakan, pada era pemerintahan Ahok, pemerintahan diselenggarakan secara terbuka.

Sehingga masyarat DKI Jakarta mengetahui apa yang dikerjakan oleh para elite politik daerahnya.

"Termasuk rapat-rapatnya juga dibuka, divideokan, di- upload, sehingga orang belum ribut, masyawakat belum ribut dia sudah tahu dulu bahwa gubernurnya ribut," ucap Qadari.

Menanggapi hal itu, Karni Ilyas lantas menyampaikan komentarnya.

Ia menyinggung soal anggaran pembelian penghapus papan tulis era pemerintahan Ahok yang mencapai Rp 53 miliar.

"Dulu itu belum ada yang mau ribut, walaupun ada penghapus yang sekian miliar, sekarang ini ada unsur ribut," terang Karni Ilyas.

Namun, pendapat berbeda disampaikan Qadari.

Menurutnya, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Ahok juga sering mendapat tuduhan.

"Sebetulnya sama-sama ribut, Ahok juga dirundung tuduhan juga, sama-sama," kata Qadari.

"Lain lagi itu bukan anggaran," sahut Karni Ilyas.

Lebih lanjut, Qadari menjelaskan tentang sistem e-budgeting yang dilaksanakan era pemerintahan Ahok.

"Tapi yang jelas begini, Ahok dulu seingat saya dia buka kemudian dia pakai e-budgeting langsung dia bawa ke Depdagri (Departemen Dalam Negeri), justru tidak dibawa ke dewan, akhirnya Ahok ribut dengan dewan," ucap Qadari.

"Betul ya pak ya?," tanya Qadari pada Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

• Sebut Nama Haji Lulung saat Bahas Kisruh APBD DKI, Andini Effendi: Masih Ingat Pemahaman Nenek Lu?

• Soroti Anggaran Lem Aibon dan Bolpoin DKI Jakarta, Politisi NasDem Wibi Andrino: Hajar Dulu Atasnya

Menurut Djarot, Ahok kala itu juga membawa rancangan APBD ke DPRD DKI Jakarta.

"Enggak, dibawa ke dewan," ucap Djarot.

"Oh dibawa ke dewan juga," kata Qadari.

"Iya dong," sahut Djarot.

Karni Ilyas lantas memberikan tegurannya pada Qadari karena salah memberikan penjelasan.

"Jangan salah-salah, ini (ada) DPR," ucap Karni Ilyas.

"Oh iya ini dikoreksi pak makanya dikonfirmasi," ucap Qadari.

Simak video berikut ini menit 7.50:

(TribunWow.com/Anung Malik/Jayanti Tri Utami)