Mardiasmo menambahkan, kelompok PBPU ini berjumlah 29 juta orang.

Dari 29 juta tersebut hanya 50 persen yang membayar iuran rutin tiap bulannya.

“Dalam asuransi yang bagus itu kan no premi, no klaim. Jadi ini yang menyebabkan BPJS (Kesehatan) bleeding,” kata Mardiasmo.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengaku telah ratusan kali menggelar rapat soal defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Dalam rapat tersebut pemerintah mencari cara agar keuangan BPJS Kesehatan tidak tekor.

Salah satu cara yang dipertimbangkan pemerintah, yakni dengan menaikan iurannya.

“Jadi penyesuaian iuran peserta (BPJS Kesehatan) itu the last option,” ujar Mardiasmo di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Adapun cara pertama yang coba dilakukan pemerintah, yakni memperbaiki sistem dan manajemen JKN.

Dalam perbaikan sistem dan manajemen JKN itu termasuk di dalamnya melakukan pendataan peserta.

“Jangan sampai ada peserta yang tidak benar.

Peserta itu mempengaruhi jumlah iurannya. Peserta harus valid dan iurannya semua harus bayar,” kata Mardiasmo.

Cara kedua, lanjut Mardiasmo, yakni penguatan peran Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan BPJS Kesehatan.

Ketiga, barulah kenaikan iuran peserta.

“Bagaimana perbaikan sistem JKN. Perbaiki dulu sistemnya, Menkeu (Sri Mulyani) tidak akan menambah Rp 1 kalau tidak diperbaiki. Karena sistem JKn harus sustain harus diketahui semuanya,” ucap dia.

Janji peningkatan pelayanan

Fahmi mengakui selama ini pelayanan BPJS Kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan belum baik.

Pasalnya, selama ini fasilitas kesehatan yang jadi mitranya masih ada yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Hal itu diakibatkan lantaran kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang tak sehat.

Biaya pengeluaran BPJS Kesehatan lebih besar dari pendapatan yang diterima dari uang iuran 220 juta pesertanya.

“Ini kan ada proses yang kemudian bisa ganggu pelayanan kalau telat bayar, pasti ada pengaruh. Kita harapkan pengaruh ini jangan sampai berkelanjutan,” ujar Fahmi.

Fahmi pun berjanji jika iurannya naik akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan.

Dia optimis bisa melakukan hal tersebut.

“Kalau misalkan iuran naik, kita harapkan proses pembayaran kita bisa lebih tepat waktu. Ini mempengaruhi suasana kerja jadi lebih nyaman. Ini bisa ditarik lah bagaimana iuran yang sesuai dengan peningkatan pelayanan,” kata dia. (Kompas.com/Akhdi Martin Pratama)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Iuran BPJS Kesehatan Naik, Masyarakat Untung atau “Buntung”?"