Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK

Mahfud MD Jawab soal Isu Penolakan UU KPK Berujung Sabotase Pelantikan Jokowi: Ada yang Nyusup

Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Ananda Putri Octaviani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menjelaskan perihal isu penolakan UU KPK hasil revisi dengan penggagalan pelantikan Jokowi. Selasa (2/10/2019).

TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menjelaskan perihal isu adanya kritik undang-undang  Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) hasil revisi yang berujung sabotase pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih 2019-2024.

Diketahui, UU KPK hasil revisi tengah mendapat kritik keras dari sejumlah elemen masyarakat, yang mana mereka menilai bisa melemahkan KPK.

Namun UU KPK saat ini telah disahkan oleh DPR RI, pada Selasa (17/9/2019).

Demo Tolak RKUHP-UU KPK Makin Panas, Ini Solusi Pengamat agar Jokowi Tidak Bernasib seperti Soeharto

Aksi demonstrasi hingga petisi dilayangkan kepada Jokowi agar menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai upaya mencabut UU KPK hasil revisi.

Mulanya Aiman, sang pembawa acara menanyakan pertemuan Mahfud MD dengan Jokowi yang membahas mengenai perlunya penerbitan Perppu UU KPK hasil revisi, pada Kamis (26/9/2019) lalu.

Mahfud MD mengatakan ia hanya bisa memberikan masukan sedangkan keputusan tetap berada di tangan Jokowi.

"Kita berharap begitu, toh ujungnya tetap keputusan di tangan Pak Jokowi, kita tidak datang ke sana dalam menekan, memberi masukan yang rasional yang kira-kira di dalam lapangan bisa diimplementasikan, yang bisa meredakan ketegangan," ujar Mahfud MD.

Aiman kemudian menanyakan informasi mengenai kapan Perppu UU KPK dikeluarkan.

"Presiden akan mengeluarkan Perppu, hampir pasti 99 persen, kapan akan dikeluarkan?," tanya Aiman.

"Oh enggak tahu itu, urusan presiden, nanti saya mendahului presiden. Bahaya pertanyaannya," ujar Mahfud MD sambil tertawa.

Bupati Trenggalek Ajak Warganya Serukan Aksi Tolak RKUHP dan UU KPK: Ayo Ngantor di DPRD

Aiman lantas menanyakan kepada Mahfud MD perihal isu yang mencuat, bahwa kritik UU tersebut berujung dengan penggagalan pelantikan presiden pada Minggu (20/10/2019) esok.

"Kita lihat ada gejolak yang terjadi, ada suara mahasiswa yang kemudian bergelora di seluruh Indonesia."

"Tapi kemudian ada juga selebaran di media sosial yang mengatakan ini bagian dari peningkatan eskalasi politik, peningkatan suhu politik, yang ujungnya adalah penggagalan pelantikan presiden di tanggal 20 Oktober, apakah kemarin sempat disampaikan oleh presiden atau sempat disinggung?," tanya Aiman kepada Mahfud MD terkait hal tersebut.

Mahfud MD lantas mengatakan hal itu sempat disinggung Jokowi dalam pertemuan dengannya.

"Itu menjadi pengantar, menjadi bagian pembukaan dari presiden, 'Ini ramai begini, ada isu begini' tapi juga masih perlu dicek, ada yang menunggangi ada yang nyusup," papar Mahfud MD.

Halaman
123