UU KPK

Index A-Z

Refly Harun Khawatir Pemerintah Kebal Kritik: Menuju Jurang Otoritarianisme secara Konstitusional

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan kekhawatirannya apabila pemerintah menjadi kebal terhadap kritik.

Minggu, 10 Mei 2020
KPK Tak Kunjung Geledah Kantor DPP PDIP, Mantan Ketua KPK Abraham Samad: Pertama Kali dalam Sejarah

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad angkat bicara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Senin, 13 Januari 2020
Ungkap Penilaian soal Dewas, Saut Situmorang Ungkit UU KPK Hasil Revisi: Sampai Kapanpun Saya Tolak

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang blak-blakan tak akan pernah menyetujui Undang-undang (UU) KPK hasil revisi.

Rabu, 25 Desember 2019
Bahas UU KPK, Artidjo Alkostar Ungkit Cacat Pasal Terdahulu: Banyak Orang Menderita karena Hal Itu

Anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar menanggapi soal dampak keberadaan Dewas terhadap kekuatan lembaga antirasuah tersebut

Selasa, 24 Desember 2019
Agus Rahardjo Beberkan Penyebab Belum Adanya OTT, karena UU KPK?

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkap alasan belum adanya operasi tangkap tangan sejak Oktober 2019 lalu.

Rabu, 18 Desember 2019
Belasan Pegawai KPK Mengundurkan Diri, Saut Situmorang: Mudah-mudahan Enggak Nambah

Wakil Ketua KPK Saut Situorang tak ingin ada pegawai KPK yang melakukan pengunduran diri lagi menyusul diberlakukannya UU KPK yang baru.

Senin, 16 Desember 2019
Sejumlah Pegawai KPK Mengundurkan Diri karena akan Dijadikan ASN, Saut Situmorang: Bukan soal Gaji

Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang pun bersuara dan mengatakan dirinya sudah mendengar adanya pegawai yang mengundurkan diri.

Jumat, 29 November 2019
Segera Tulis Buku setelah UU KPK Berlaku, Denny Indrayana: Ini Bukan Pertama Kalinya KPK Mau Dibunuh

Ahli Hukum Tata Negara, Denny Indrayana secara tegas menyebut Undang-undang (UU) KPK hasil revisi sangat melemahkan lembaga antirasuah itu.

Jumat, 18 Oktober 2019
UU KPK Berlaku, Ruhut Sitompul Minta Masyarakat Tak Salahkan Jokowi: KPK Itu Sekarang Sudah Beda

Ruhut Sitompul meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas berlakunya Undang-undang (UU) KPK hasil revisi.

Jumat, 18 Oktober 2019
UU KPK Berlaku, Masinton Pasaribu Klaim Kewenangan KPK Tak Dikurangi: Mereka Enggak Paham

Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi sama sekali tidak mengurangi kewenangan lembaga antirasuah itu.

Jumat, 18 Oktober 2019
Pengamat Sebut Perbaikan Tipo UU KPK Tidak Sah: Ngakunya Dipikir, Enggak Tahunya Berantakan Banget

Mekanisme koreksi pada kesalahan pengetikan alias tipo pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan.

Jumat, 18 Oktober 2019
UU KPK Hasil Revisi yang Sah Sudah Diberi Nomor Undang-Undang, Begini Reaksi KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi telah diberi nomor.

Jumat, 18 Oktober 2019
Mahfud MD Jelaskan Alasan UU KPK yang Baru Bisa Melemahkan KPK: Sangat Potensial untuk Bocor

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menjelaskan bagaimana UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini telah resmi berlaku bisa melemahkan KPK.

Jumat, 18 Oktober 2019
Refly Harun Jelaskan Ada Pasal yang Sengaja Diselipkan di UU KPK, Sebut Adanya Monster Baru

Pakar Hukum Tata Negara, Refky Harun menuturkan dalam UU KPK hasil revisi ada pasal yang sengaja diselipkan.

Jumat, 18 Oktober 2019
Bahas soal Dewan Pengawas di UU KPK, Mahfud MD Sindir DPR: Pintar Tuh Nambahin Pasal di Tengah Malam

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD membahas mengenai Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini telah resmi berlaku

Jumat, 18 Oktober 2019
UU KPK Hasil Revisi Kini Berlaku, Refly Harun: Sebagian Besar Pakar Hukum Sepakat itu Lemahkan KPK

Pakar Tata Negara, Refly Harun menyatakan Undang-undang KPK hasil revisi yang resmi berlaku itu berpotensi melemahkan lembaga antirasuah.

Jumat, 18 Oktober 2019
UU KPK Hasil Revisi Sudah Berlaku, Bagaimana Nasib KPK? Begini Penjelasan Mahfud MD dan Refly Harun

Pakar Tata Hukum Negara, Mahfud MD dan Refly Harun menjelaskan nasib Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) sekarang.

Jumat, 18 Oktober 2019
Dengar Perkataan Mahfud MD soal UU KPK, Refly Harun Langsung Buka HP: Kok Bisa Beda-beda Ya?

Dua Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD dan Refly Harun buka suara, soal UU KPK yang kini resmi berlaku.

Jumat, 18 Oktober 2019
Ada Perbedaan Draf pada UU KPK, Refly Harun Pertanyakan Pasal yang Disebut Mahfud MD

Refly Harun mempertanyakan draf UU KPK yang berbeda antara miliknya dengan Mahfud MD. Bahkan ia tidak lihat pasal yang disebutkan dalam draf miliknya.

Kamis, 17 Oktober 2019
Mahasiswa yang akan Demo Tuntut Perppu KPK Mulai Bergerak Dekati Istana Negara

Puluhan mahasiswa yang akan menggelar unjuk rasa terkait Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK mulai berdatangan.

Kamis, 17 Oktober 2019

TAG

UU KPK

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan kekhawatirannya apabila pemerintah menjadi kebal terhadap kritik.

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad angkat bicara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang blak-blakan tak akan pernah menyetujui Undang-undang (UU) KPK hasil revisi.

Anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar menanggapi soal dampak keberadaan Dewas terhadap kekuatan lembaga antirasuah tersebut

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkap alasan belum adanya operasi tangkap tangan sejak Oktober 2019 lalu.

Wakil Ketua KPK Saut Situorang tak ingin ada pegawai KPK yang melakukan pengunduran diri lagi menyusul diberlakukannya UU KPK yang baru.

Wakil Pimpinan KPK Saut Situmorang pun bersuara dan mengatakan dirinya sudah mendengar adanya pegawai yang mengundurkan diri.

Ahli Hukum Tata Negara, Denny Indrayana secara tegas menyebut Undang-undang (UU) KPK hasil revisi sangat melemahkan lembaga antirasuah itu.

Ruhut Sitompul meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas berlakunya Undang-undang (UU) KPK hasil revisi.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi sama sekali tidak mengurangi kewenangan lembaga antirasuah itu.

Mekanisme koreksi pada kesalahan pengetikan alias tipo pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi telah diberi nomor.

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menjelaskan bagaimana UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini telah resmi berlaku bisa melemahkan KPK.

Pakar Hukum Tata Negara, Refky Harun menuturkan dalam UU KPK hasil revisi ada pasal yang sengaja diselipkan.

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD membahas mengenai Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini telah resmi berlaku

Pakar Tata Negara, Refly Harun menyatakan Undang-undang KPK hasil revisi yang resmi berlaku itu berpotensi melemahkan lembaga antirasuah.

Pakar Tata Hukum Negara, Mahfud MD dan Refly Harun menjelaskan nasib Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) sekarang.

Dua Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD dan Refly Harun buka suara, soal UU KPK yang kini resmi berlaku.

Refly Harun mempertanyakan draf UU KPK yang berbeda antara miliknya dengan Mahfud MD. Bahkan ia tidak lihat pasal yang disebutkan dalam draf miliknya.

Puluhan mahasiswa yang akan menggelar unjuk rasa terkait Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK mulai berdatangan.

berita TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved