Apalagi, selisih kemenangan PDIP dengan partai koalisi pendukung Jokowi yang lain juga tak terlalu banyak.

"Karena bagaimanapun selisih antara partai PDIP dengan Golkar dengan Nasedem dan beberapa partai lain kan juga tidak terlalu besar, hanya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 persen," ujar Arya.

Sehingga, hal itu bisa membuat renggang keseimbangan internal partai koalisi.

"Kedua karena permintaannya terlalu besar itu akan mengganggu keseimbangan di internal koalisi partai pendukungnya," lanjutnya.

Jokowi dianggap akan kesulitan menegosiasikan jatah kursi yang cukup banyak bagi PDIP di hadapan partai-partai lain.

"Kalau permintaannya terlalu besar itu akan merepotkan presiden karena presiden harus menegosiasikan soal permintaan yang besar ini kepada partai-partai koalisi lain. Saya kira dari sisi nominal itu terlalu besar, sulit dipenuhi presiden. Mungkin angka yang paling moderat di angka 6 itu sudah paling besar," papar Arya.

• Prabowo Subianto sampai Hormat Dengar Godaan Megawati dalam Kongres PDIP, Dahnil Anzar Anggap Lumrah

Arya bahkan tak segan mengatakan, permintaan Megawati itu juga bisa membuat Jokowi tak merasa nyaman.

"Pernyataan Bu Mega tentu di satu sisi adalah membuat Jokowi tidak nyaman juga. Dalam situasi di mana Jokowi berada pada posisi yang cukup sulit di tengah menegosiasikan dua poros ini dan tengah menegosiasikan apakah akan ada partai baru atau tidak, kemudian muncul pernyataan permintaan itu, saya kira itu membuat posisi Jokowi menjadi tidak nyaman dalam menolak koalisi ini," kata Arya.

Arya menganggap, apa yang disampaikan Megawati soal jatah menteri merupakan respon PDIP akibat Jokowi belum secara jelas memberikan pernyataan soal menteri-menterinya pada 2019-2024.

"Pertama saya melihat, PDI-P sadar Jokowi belum banyak hal soal apa prioritas dia soal kabinet," ungkap Arya.

PDIP ingin menunjukkan pada partai-partai lain bahwa mereka berhak atas Jokowi.

"Kedua itu adalah respon PDIP atas manuver yang dilakukan beberapa partai. Jadi PDIP ingin menunjukan kepada publik bahwa dia punya investasi jangka panjang dengan Jokowi," sambungnya.

Menurut Arya, Jokowi harus segera memberikan kepastian soal siapa saja yang akan menjadi menterinya pada 2019-2024.

"Saya kira presiden harus memberikan sinyal kepada partai soal bagaimana agenda presiden dalam pembentukan kabinet ke depan. Sinyal itu harus ditangkap oleh Presiden," katanya.

Jokowi harus tegas dan berani menunjukkan kuasanya bahwa ia berhak menentukkan siapa menterinya.

"Presiden harus menunjukan kepada publik bahwa presiden punya otoritas dan memegang kendali penuh dalam pembentukan kabinet," tegas Arya.

(TribunWow.com)

WOW TODAY: