TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari turut berkomentar soal permintaan jatah menteri terbanyak oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dilansir TribunWow.com, Megawati Soekarnoputri meminta presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) agar diberikan jatah kursi menteri terbanyak saat berpidato di acara Kongres V PDIP di Bali, Kamis (8/8/2019). 

Komentar tersebut disampaikan Taufik Basari saat menjadi bintang tamu pada acara 'Sapa Indonesia Malam', yang tayang di Kompas TV pada Kamis (8/9/2019).

Taufik Basari menilai, setiap partai memiliki gayanya masing-masing terkait peran dalam hal menjalankan pemerintahan.

"Ya itu gaya dari masing-masing partai kan berbeda-beda itu mungkin gayanya PDIP. Meminta secara langsung di depan publik, di depan presiden terpilih, di depan ketua partai," ucap Taufik Basari dikutip TribunWow.com dari channel Youtube KompasTV, Sabtu (10/9/2019).

Taufik Basari menjelaskan, partainya berbeda dengan PDIP.

Ia menegaskan, NasDem tidak akan meminta jatah kursi menteri pada Presiden Terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Sedangkan, NasDem juga merupakan partai pendukung kemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

• Megawati Telah Umumkan Susunan Pengurus DPP PDIP 2019-2024, Siapa Saja yang Tercoret?

"Tapi kalau dari Partai NasDem sih kita tidak bergaya seperti itu. Itu yang mungkin membedakan Partai NasDem dengan PDI Perjuangan."

"Kalau Partai NasDem sudah jelas-jelas kita katakan, kita memberi dukungan tanpa syarat, kita tidak pernah meminta jatah-jatah meminta."

"Karena istilah meminta jatah itu tidak ada dalam kamus Partai NasDem," papar Taufik.

Menurutnya, sikap tersebut merupakan kebanggaan dari Partai NasDem.

Partai NasDem disebut hanya ingin melakukan yang terbaik bagi bangsa dengan menjaga marwah dan martabat partai.

"Dan bagi Partai NasDem itu merupakan suatu pride (kebangaan). Kita tidak mungkin bisa terbayang pak Surya Paloh meminta pak Jokowi tolong kasih Partai NasDem sekian."

"Itu bagian dari menjaga marwah dan martabat partai dengan tidak meminta jatah menteri," jelasnya.

Pemilihan menteri merupakan hak pregoratif presiden.

Sehingga, Partai NasDem tak ingin meminta jatah menteri.

"Itu adalah hak pregoratif presiden, kita harus hormati," kata Taufik.

• Susunan Pengurus PDIP 2019-2024 Diumumkan Megawati, Prananda Prabowo dan Puan Maharani Masuk Daftar

Ditanya akankah Partai NasDem ikhlas jika tak mendapat kursi menteri, Taufik secara tegas bahwa pihaknya tidak ingin melakukan politik tranksaksional.

"Begini, bagi kita adalah kepentingan bangsa ini. Ketika kita memberikan dukungan dalam hal Pilpres misalnya, dan kemudian akhirnya memenangkan pilpres bersama-sama dengan suatu koalisi ini, maka kita harus menghindari politik tranksaksional," lanjutnya.

Lantas, Taufik berpesan agar partai-partai lain turut memikirkan kepentingan bangsa.

"Nah termasuk juga ketika nanti Pak Jokowi da Pak Maruf Amin menyusun kabinetnya, maka-partai-partai politik kita harapkan juga memikirkan untuk bangsa," harapnya.

Selain itu, Taufik berharap agar jajaran menteri diisi oleh orang-orang yang berkualitas.

"Bagaimana supaya agar kabinet diisi oleh orang-orang yang berkualitas, berkompeten. Jangan kemudian harus saya, harus kami, harus dari kelompok kami, itu bisa jadi beban pemerintah," tegas dia.

Lihat videonya mulai menit-1:20:

Pernyataan soal jatah menteri bisa menyulitkan Jokowi tersebut senada dengan kata Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes. 

Menurut Arya Fernandes, permintaan Megawati Soekarnoputri itu bisa menyulitkan Jokowi.

"Saya kira permintaan yang berat bagi Presiden karena delapan kursi pertama dari sisi nominal itu cukup besar sehingga kalau itu dipenuhi oleh presiden," kata Arya dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com.

Pasalnya, jika Jokowi mengabulkan permintaan tersebut, maka mantan Wali Kota Surakarta itu, bisa mengorbankan janjinya soal pemerataan kabinet.

"Maka presiden akan mengorbankan janjinya soal membentuk kabinet dari kelompok profesional," kata Arya usai diskusi tentang "Demokrasi dan Penegakan HAM di Masa Depan" di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/8/2019).

• Megawati Minta pada Jokowi Jatah Menteri bagi PDIP Lebih Banyak, Ini Tanggapan Pihak Partai Golkar

Apalagi, selisih kemenangan PDIP dengan partai koalisi pendukung Jokowi yang lain juga tak terlalu banyak.

"Karena bagaimanapun selisih antara partai PDIP dengan Golkar dengan Nasedem dan beberapa partai lain kan juga tidak terlalu besar, hanya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 persen," ujar Arya.

Sehingga, hal itu bisa membuat renggang keseimbangan internal partai koalisi.

"Kedua karena permintaannya terlalu besar itu akan mengganggu keseimbangan di internal koalisi partai pendukungnya," lanjutnya.

Jokowi dianggap akan kesulitan menegosiasikan jatah kursi yang cukup banyak bagi PDIP di hadapan partai-partai lain.

"Kalau permintaannya terlalu besar itu akan merepotkan presiden karena presiden harus menegosiasikan soal permintaan yang besar ini kepada partai-partai koalisi lain. Saya kira dari sisi nominal itu terlalu besar, sulit dipenuhi presiden. Mungkin angka yang paling moderat di angka 6 itu sudah paling besar," papar Arya.

• Prabowo Subianto sampai Hormat Dengar Godaan Megawati dalam Kongres PDIP, Dahnil Anzar Anggap Lumrah

Arya bahkan tak segan mengatakan, permintaan Megawati itu juga bisa membuat Jokowi tak merasa nyaman.

"Pernyataan Bu Mega tentu di satu sisi adalah membuat Jokowi tidak nyaman juga. Dalam situasi di mana Jokowi berada pada posisi yang cukup sulit di tengah menegosiasikan dua poros ini dan tengah menegosiasikan apakah akan ada partai baru atau tidak, kemudian muncul pernyataan permintaan itu, saya kira itu membuat posisi Jokowi menjadi tidak nyaman dalam menolak koalisi ini," kata Arya.

Arya menganggap, apa yang disampaikan Megawati soal jatah menteri merupakan respon PDIP akibat Jokowi belum secara jelas memberikan pernyataan soal menteri-menterinya pada 2019-2024.

"Pertama saya melihat, PDI-P sadar Jokowi belum banyak hal soal apa prioritas dia soal kabinet," ungkap Arya.

PDIP ingin menunjukkan pada partai-partai lain bahwa mereka berhak atas Jokowi.

"Kedua itu adalah respon PDIP atas manuver yang dilakukan beberapa partai. Jadi PDIP ingin menunjukan kepada publik bahwa dia punya investasi jangka panjang dengan Jokowi," sambungnya.

Menurut Arya, Jokowi harus segera memberikan kepastian soal siapa saja yang akan menjadi menterinya pada 2019-2024.

"Saya kira presiden harus memberikan sinyal kepada partai soal bagaimana agenda presiden dalam pembentukan kabinet ke depan. Sinyal itu harus ditangkap oleh Presiden," katanya.

Jokowi harus tegas dan berani menunjukkan kuasanya bahwa ia berhak menentukkan siapa menterinya.

"Presiden harus menunjukan kepada publik bahwa presiden punya otoritas dan memegang kendali penuh dalam pembentukan kabinet," tegas Arya.

(TribunWow.com)

WOW TODAY: