Pemilihan menteri merupakan hak pregoratif presiden.

Sehingga, Partai NasDem tak ingin meminta jatah menteri.

"Itu adalah hak pregoratif presiden, kita harus hormati," kata Taufik.

• Susunan Pengurus PDIP 2019-2024 Diumumkan Megawati, Prananda Prabowo dan Puan Maharani Masuk Daftar

Ditanya akankah Partai NasDem ikhlas jika tak mendapat kursi menteri, Taufik secara tegas bahwa pihaknya tidak ingin melakukan politik tranksaksional.

"Begini, bagi kita adalah kepentingan bangsa ini. Ketika kita memberikan dukungan dalam hal Pilpres misalnya, dan kemudian akhirnya memenangkan pilpres bersama-sama dengan suatu koalisi ini, maka kita harus menghindari politik tranksaksional," lanjutnya.

Lantas, Taufik berpesan agar partai-partai lain turut memikirkan kepentingan bangsa.

"Nah termasuk juga ketika nanti Pak Jokowi da Pak Maruf Amin menyusun kabinetnya, maka-partai-partai politik kita harapkan juga memikirkan untuk bangsa," harapnya.

Selain itu, Taufik berharap agar jajaran menteri diisi oleh orang-orang yang berkualitas.

"Bagaimana supaya agar kabinet diisi oleh orang-orang yang berkualitas, berkompeten. Jangan kemudian harus saya, harus kami, harus dari kelompok kami, itu bisa jadi beban pemerintah," tegas dia.

Lihat videonya mulai menit-1:20:

Pernyataan soal jatah menteri bisa menyulitkan Jokowi tersebut senada dengan kata Peneliti politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes. 

Menurut Arya Fernandes, permintaan Megawati Soekarnoputri itu bisa menyulitkan Jokowi.

"Saya kira permintaan yang berat bagi Presiden karena delapan kursi pertama dari sisi nominal itu cukup besar sehingga kalau itu dipenuhi oleh presiden," kata Arya dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com.

Pasalnya, jika Jokowi mengabulkan permintaan tersebut, maka mantan Wali Kota Surakarta itu, bisa mengorbankan janjinya soal pemerataan kabinet.

"Maka presiden akan mengorbankan janjinya soal membentuk kabinet dari kelompok profesional," kata Arya usai diskusi tentang "Demokrasi dan Penegakan HAM di Masa Depan" di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/8/2019).

• Megawati Minta pada Jokowi Jatah Menteri bagi PDIP Lebih Banyak, Ini Tanggapan Pihak Partai Golkar