Freeport Indonesia

Fadli Zon Imbau BPK dan KPK Awasi Transaksi Pembelian Saham Freeport: Ada yang Perlu Diselidiki

Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Lailatun Niqmah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

22) Sy kira kita juga perlu memeriksa data pemegang global bond Inalum dan afiliasinya, untuk mengetahui apakah ada kongkalikong dalam transaksi ini atau tidak.

23) Keempat, masih terkait penerbitan global bond oleh PT Inalum, kita juga perlu mempertanyakan menggelembungnya utang BUMN dalam tiga tahun terakhir. Menurut sy utang BUMN ini adlh persoalan serius yg harus diawasi secara cermat.

24) Dengan penerbitan global bond sebesar US$4 miliar, PT Inalum kini memiliki kewajiban utang global yg besar sekali. Inalum diperkirakan harus membayar beban kupon sebesar Rp1,7 triliun setiap tahun. Ini bs menempatkan perusahaan tsb pada posisi berisiko.

25) Masalahnya, Inalum bukan satu-satunya BUMN yg harus menerbitkan surat utang global akibat beban penugasan yg sangat besar oleh pemerintah. Sebelumnya PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) jg telah menjual global bond senilai US$5miliar.

26) PT Pertamina tahun ini telah menerbitkan global bond Rp11,2 triliun dari target US$4 miliar. Pada 2017 lalu, Jasa Marga jg telah melepas global bond berdenominasi rupiah senilai Rp4 triliun dgn kupon 7,5 persen.

27) Dalam catatan sy, antara 2016 hingga 2018, jumlah utang BUMN kita telah meningkat hingga 132,92 persen. 2016, utang BUMN tercatat Rp2.263 triliun, per September 2018 jumlahnya tembus Rp5.271 triliun. Artinya, dlm dua tahun terakhir utang BUMN kita melonjak Rp3.008 triliun.

 

9 Lembaga Survei Sebut Jokowi Ungguli Prabowo, Fadli Zon: Kalau Meleset, Segeralah Membubarkan Diri

28) Dari BUMN sektor non-keuangan, sektor ketenagalistrikan menyumbang utang sebesar Rp543 triliun, atau 28 persen dari total utang BUMN non-keuangan.

29) Kemudian BUMN sektor migas menyumbang utang sebesar Rp522 triliun (27%), sektor properti dan konstruksi Rp317 triliun (15%), sektor telekomunikasi Rp99 triliiun (5%), sektor transportasi Rp75 triliun (4%), dan sektor lain-lain Rp403 triliun (20%). Itu angka yg besar sekali.

30) Masalahnya, jumlah utang yg menggelembung itu berbanding terbalik dgn kinerja pendapatan BUMN. Dalam tiga tahun terakhir, pendapatan BUMN hanya naik Rp326 triliun.

31) Padahal, pada periode 2012-2014, saat utang BUMN ‘hanya’ naik Rp824 trilun, total pendapatan BUMN pada periode itu mencapai Rp5.393 triliun. Artinya, utang baru BUMN sebenarnya tdk produktif.

32) Pada saat bersamaan, kerugian BUMN tercatat terus meningkat. Sy mencatat, memasuki September 2018 kinerja BUMN besar justru kian memburuk.

33) Hingga kuartal III-2018, PLN, misalnya, telah menderita kerugian hingga Rp18,48 triliun. Padahal, periode yg sama tahun lalu PLN masih mengantongi laba bersih Rp3,05 triliun. Total kerugian BUMN-BUMN besar itu kini mencpai Rp26,95 triliun.

34) Angka-angka tadi membuktikan penugasan pembangunan infrastruktur atau keperluan pencitraan yg selama ini diberikan oleh pemerintah terbukti membebani keuangan BUMN. Masalahnya, sejauh ini kita tak pernah melihat ada mitigasi risiko, padahal kondisinya cukup mengkhawatirkan.

35) Dan terakhir, kelima, untuk transaksi yang melibatkan angka puluhan triliun semacam ini, menurut saya, BPK dan KPK harus ikut memeriksa.

36) Jangan lupa, transaksi besar ini terjadi di periode transisi kekuasaan. Potensi moral hazard-nya sangat tinggi. Jangan sampai ada tradisi transaksi besar di setiap periode menjelang Pemilu.

Halaman
1234