TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menuliskan catatannya soal transaksi pembelian saham PT Freeport Indonesia.

Catatan itu dibagikan Fadli Zon di laman Twitter miliknya, @fadlizon, Kamis (3/1/2019).

Melalui kicauannya, Fadli Zon menyebutkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengawasi dan memeriksa transaksi pembelian saham Freeport.

Hal tersebut disampaikannya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi skandal-skandal besar yang terjadi jelang pemilu.

Fadli Zon lantas memaparkan dua permasalahan yang terjadi terkait divestasi saham Freeport.

• Pelantikan Ketua BNPB Ditunda, Fadli Zon: Ngatur Jadwal Presiden Aja Enggak Beres

Lebih lanjut, Fadli Zon menganggap dua permasalahan itu kemudian dibelokkan substansinya hingga kemudian dijadikan masalah politik.

Berikut kicauan lengkap Fadli Zon mengenai hal tersebut:

"Selamat sore tweeps, saya akan uraikan lima catatan atas transaksi pembelian saham freeport. Selamat menyimak.

1) @bpkri (Badan Pemeriksa Keuangan) n @KPK_RI (Komisi Pemberantasan Korupsi) perlu segera mengawasi dan memeriksa transaksi pembelian 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT Inalum yg menelan biaya hingga US$3,85 miliar, atau sekitar Rp56,1 triliun.

2) Seharusnya, tak boleh ada lagi transaksi kolosal yg terjadi di ujung periode pemerintahan, agar kita tak mengulang modus skandal yg kerap terjadi menjelang pemilu.

3) Di periode transisi kekuasaan, yaitu saat-saat menjelang Pemilu dan Pilpres, mestinya tdk banyak keputusan-keputusan besar dan strategis yg dieksekusi, krn rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya.

4) Sudah cukup skandal Bank Bali, SKL (Surat Keterangan Lunas) BLBI, dan skandal besar lain tiap menjelang pemilu.

5) Untuk itu, @bpkri dan @KPK_RI sy kira perlu segera mengawasi serta memeriksa transaksi besar ini, apakah ‘clear’ dan ‘clean’ ataukah tidak.

Ada dua isu awal yang perlu diselidiki, yaitu apakah nilai transaksinya wajar, dan apakah timing-nya tepat.

• Capai 51% Saham Freeport, Jokowi: Tutup Tahun 2018 sebagai Bangsa Berdaulat atas Kekayaan Sendiri

6) Ketika kita bicara soal Freeport, sejak awal kebijakan pemerintah tidak konsisten dan transparan. Masalah kita kan awalnya ada dua.