Mengingat pemerintah masih harus terus mengurangi dan menghapus subsidi BBM, maka ancaman inflasi tinggi masih menjadi poin of concern bagi partai @Gerindra dan Pak @prabowo.

Pencabutan subsidi pasti akan berimpak secara politis, dan partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan yang ada akan segera memanfaatkan ’politik infrastruktur’ untuk mencapai tujuan masing-masing.

Maka, situasi yang dihasilkan tentu saja menjadikan Indonesia tidak investment friendly. Padahal, masuknya investasi adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi dan penanganan pengangguran. Mana janji lapangan kerja mu!??

Tidak berfungsinya peran intermediasi bank juga menjadi catatan khusus. Ketatnya peraturan dan tingginya tingkat kehati-hatian akibat pengalaman buruk dengan tingginya tingkat kredit bermasalah membawa perbankan memilih cara aman dengan memanfaatkan instrumen SBI.

Idle money dalam SBI seharusnya bisa dimanfaatkan menjadi portofolio kredit investasi yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi.

Trend BI rate masih menujukkan grafik yang naik turun, mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi masih dipacu oleh tingginya konsumsi, bukan pada sektor investasi dan ekspor.

Masih adanya pola hubungan negatif patron-client, dimana politisi sebagai pemegang kekuasaan politik dan pengusaha sebagai pemilik sumber daya ekonomi, atau bahkan pemegang sumberdaya politik juga sekaligus pemilik sumber daya ekonomi.

BACA  Sekjen Partai Demokrat Beri Surat Terbuka kepada Sekjen PDIP: Rasanya Tak Pantas

Hal tadi mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang ada untuk kepenting kelompok sendiri sehingga menjadikan ketidakseimbangan mekanisme pasar dan menimbulkan pasar yang termonopoli dan koruptif.

Keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter merupakan suatu keharusan, tetapi itu bukanlah satu-satunya syarat ke arah pertubumbuhan ekonomi yang tinggi.

Banyak kebijakan fundamental yang lain yang diperlukan untuk menutupi kelemahan struktural seperti halnya PENEGAKAN HUKUM yang konsisten dan birokrasi yang bersih.

Janji Presiden @SBYudhoyono dalam kampanye pilpres tahun 2004 untuk memcapai pertumbuhan 6.6% per tahun belum juga tercapai.

Demontrasi buruh di banyak kota, anak-anak kurang gizi, flu burung, dan bencana alam masih menjadi agenda yang gawat-darurat dan mesti diatasi bangsa pada saat itu.

Jadi klaim Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor lima di dunia dengan segala asumsinya dua dekade mendatang menurut kami generasi muda itu MASIH merupakan angan belaka.

Setiap orang Indonesia pasti bermimpi bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani di dunia.

Kami generasi muda partai @Gerindra dan Pak @prabowo tidak ragu sedikitpun tentang hal itu. Namun impian tersebut haruslah dalam sebuah kerangka berfikir yang realistis!!

Dengan tata pemerintahan yang bersih dan baik serta PENEGAKAN HUKUM yang konsisten, maka Indonesia akan memiliki fundamental yang sangat kuat untuk bisa bersaing.

Memliki tingkat kemakmuran yang setara dengan negara industri baru seperti Malaysia, tingkat pengangguran yang lebih terkontrol, inflasi yang manageable.

Mengikatkan fungsi perbankan hingga mencapai rasio LDR 80%, adalah prestasi yang lebih realistis untuk bisa dicapai terlebih dahulu! Paham?

Itu semua harus didukung birokrasi yang bersih dari korupsi, penegakan hukum yang konsisten. Meski terlambat, kini saatnya membuktikan janji-janji dan nawacita yang kalian gaung2kan. Berhenti bermimpi macam-macam! Buktikan dulu janji kalian!"

(TribunWow/Dian Naren)