PDIP Laporkan Budi Arie ke Bareskrim soal Sebutan Partai Mitra Judi Online, Kader Merasa Sakit Hati

TRIBUNWOW.COM - Sebanyak 8 kader PDIP melaporkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri, Selasa (27/5/2025).

Pelaporan Budi Arie terkait pernyataan bahwa PDIP adalah partai mitra judi online.

Kader PDIP Wiradarma mengatakan jika semua merasa sakit hati dengan tuduhan Budi Arie.

Baca juga: Respons PDIP soal Tudingan Mitra Judi Online oleh Budi Arie, Sebut sang Menteri Diserang Sana Sini

"Dia (Budi Arie) menyampaikan pernyataan yang menyakiti kami semua sebagai kader PDIP Perjuangan yang menuduh dengan kejinya," kata Wiradarma kepada wartawan.

Dalam laporan ini, pihaknya membawa sejumlah bukti untuk memperkuat laporan yang dilayangkan. 

Adapun Budi Arie dilaporkan telah melanggar Pasal 310, Pasal 311 KUHP, dan Pasal 27A UU ITE. 

"Kami ini sebagai kader PDIP Perjuangan merasa tersakiti atas pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie yang menuduh bahwa katanya PDIP Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan," ucapnya.

Laporan ke Bareskrim, kata Wiradarma, sudah diketahui dan didukung oleh pimpinan DPP PDIP.

Baca juga: Perselisihan Politisi PDIP Guntur Romli dengan Polisi di Pengadilan, Awalnya Tak Terima Ditunjuk

Sebelumnya, sempat beredar di media sosial rekaman diduga suara Budi Arie diwawancara terkait dengan kasus judi online.

Dalam rekaman itu, Budi Arie menyebut dirinya sengaja di-framing oleh sejumlah pihak, di antaranya PDIP hingga Menkopolkam Budi Gunawan. 

Dalam rapat di DPR RI, Senin (26/5/2025), Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Sadarestuwati, meminta Budi Arie meminta maaf ke partainya lantaran dikaitkan dengan isu judi online. 

Sadarestuwati juga meminta Budi Arie mencabut pernyataannya.

"Saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf," kata Sadarestu dalam rapat.

Ia mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie tak benar. Sadarestu mengultimatum Budi Arie melakukan hal itu dalam 1x24 jam.

"Itu disampaikan di media nasional juga disampaikan di medsos bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1x24 jam saat ini," tambahnya.