Datangi Barak Militer, KPAI Temukan soal Ancaman yang Diterima Siswa jika Tak Mau Ikut Program

TRIBUNWOW.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan temuan soal program barak militer ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua KPAI Jastra Putra dalam konferensi pers via Zoom, Jumat (16/5/2025).

Jastra menyebut ada siswa yang diancam oleh guru Bimbingan Konseling (BK) tak naik kelas jika tak mau ke barak militer.

Baca juga: Sumatera Utara Juara 1 Kasus Penyalahgunaan Narkoba, Gibran Sarankan Program Barak Militer ke Bobby

"Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini wawancara kita anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang," kata Jastra, dalam konferensi pers melalui Zoom, Jumat (16/5/2025). 

Dalam temuan lain, lanjut Jastra, tiga sekolah di Purwakarta bahkan tidak memiliki guru BK. 

Dengan adanya temuan tersebut, KPAI mempertanyakan atas dasar rekomendasi siapa para pelajar ini dipilih untuk mengikuti program di barak militer. 

"Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Ini tentu harus dilihat lebih jauh sehingga kita tentu bisa merekomendasikan psikolog yang profesional," ujar Jastra. 

Padahal, salah satu faktor penyimpangan perilaku anak-anak disebabkan oleh kurangnya bimbingan konseling di lingkungan keluarga maupun sekolah. 

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi soal Program di Barak Militer yang Dilaporkan ke Komnas HAM: Orangtuanya Minta

"Hasil diskusi dengan dinas terkait bahwa kekurangan psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK menyebabkan layanan konseling anak tidak berjalan maksimal," imbuhnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menambahkan, ada kekhawatiran kalau program ini akan mengarah kepada pelanggaran hak anak. 

Sebab, tidak adanya rekomendasi psikolog profesional sebelum mengirim anak-anak ke barak militer.

"Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ, tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas (dari psikolog)," kata Ai. 

Sekitar 6,7 persen anak-anak di barak militer bahkan tidak mengetahui alasan mereka dikirim untuk mengikuti program ini. 

"Ada persentase anak 6,7 persen itu mengatakan tidak tahu kenapa ada di sini, artinya kan ada bentuk yang harus diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi melanggar hak anak," ucap Ai. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Temuan KPAI: Siswa Diancam Guru BK Tidak Naik Kelas jika Tolak Ikut Barak Militer."